Amphuri Kritik Draf RUU Haji: “Jangan Ada Pasal Karet soal Kuota Haji Khusus”
Ketua Amphuri menyoroti Pasal 8 Ayat (4) draf RUU Haji & Umrah yang menyebut kuota haji khusus “paling tinggi 8 %”, dan mengusulkan perubahan agar menjadi sekurang‑kurangnya 8 %.
11 months ago
Madinah Kembali Raih Status Kota Sehat WHO, Terbesar Kedua di Timur Tengah
Madinah kembali meraih akreditasi “Kota Sehat” dari WHO dengan skor tinggi. Kini menjadi kota sehat terbesar kedua di Timur Tengah setelah Jeddah.
11 months ago
Rakernas Evaluasi Haji 2025 Hasilkan Lima Rekomendasi Strategis Perbaikan Layanan Jemaah
Rakernas Evaluasi Haji 2025 menghasilkan lima rekomendasi utama, mencakup perbaikan manajemen manasik, pemvisaan, layanan syarikah, hingga percepatan pelunasan BPIH.
11 months ago
CEO Danantara: Indonesia Sedang Beli Lahan untuk Kampung Haji di Mekkah
CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan Indonesia tengah memproses pembelian lahan di Mekkah untuk membangun Kampung Haji. Arab Saudi izinkan kepemilikan asing mulai Januari 2026.
11 months ago
Menang: Putra Mahkota MBS Puji Jemaah Indonesia Paling Santun dan Mudah Diatur
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman memberikan apresiasi tinggi kepada jemaah haji Indonesia, yang dinilai paling santun dan mudah diatur di antara seluruh negara pengirim jamaah.
11 months ago
Dirjen PHU: Tata Kelola Haji Indonesia Harus Satu Frekuensi dengan Arab Saudi
Dirjen PHU Hilman Latief menegaskan pentingnya keselarasan regulasi antarnegara dalam penyelenggaraan ibadah haji. Indonesia harus adaptif terhadap dinamika kebijakan Saudi pasca-pandemi.
11 months ago
Visa Furoda di Ujung Jalan: Kepala BP Haji Tegaskan Saudi Beri Sinyal Penghapusan
Kepala BP Haji menyebut visa furoda kemungkinan besar tidak akan diterbitkan lagi oleh Arab Saudi. Pemerintah Indonesia diminta siap menata ulang skema haji non-kuota agar tak mengulang polemik haji ilegal.
11 months ago
Dirjen PHU Kemenag: Penyelenggaraan Haji Butuh Keselarasan Regulasi Antarnegara
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah menekankan bahwa penyelenggaraan haji tidak cukup mengacu regulasi nasional saja, tapi harus diselaraskan dengan kebijakan Arab Saudi, termasuk sistem syarikah dan multisyarikah.
11 months ago
Menag Apresiasi Laporan Pengawasan Haji 2025: Komprehensif dan Mudahkan Kebijakan
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi laporan hasil pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M yang disusun Inspektorat Jenderal Kemenag. Laporan ini dinilai komprehensif dan mendukung pengambilan kebijakan strategis.
11 months agoShowing 541 to 549 of 761 results