Dahnil Anzar: Integritas Harga Mati, Kemenhaj Harus Bebas Praktik Rente
Hajiumrahnews.com — Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan seluruh aparatur Kementerian Haji dan Umrah harus terus melakukan pembenahan untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi jemaah. Berbagai apresiasi atas penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M patut disyukuri, namun tidak boleh membuat seluruh jajaran merasa puas.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M dan Retret Kementerian Haji dan Umrah di Lapangan Makodau I, Jakarta, Minggu (6/7/2026).
Apresiasi Tidak Boleh Menghentikan Pembenahan
Dahnil menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj, Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota, pengelola asrama haji, serta seluruh jajaran yang berkontribusi dalam penyelenggaraan haji tahun ini.
"Terima kasih kepada seluruh Kepala Kanwil, Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota, dan Kepala Asrama Haji. Saudara sekalian adalah ujung tombak kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Banyak apresiasi yang telah kita terima. Namun cukup sudah pujian dan apresiasi. Kini saatnya kita terus mengoreksi diri dan berbenah tanpa henti. Yang harus selalu menjadi fokus kita adalah bekerja sepenuhnya untuk jemaah haji Indonesia," tegasnya.
Tiga Amanah Besar Aparatur Kemenhaj
Wamenhaj menegaskan setiap aparatur Kementerian Haji mengemban tiga amanah besar, yakni amanah dari Allah SWT, amanah dari jemaah haji sekaligus rakyat Indonesia, serta amanah dari Presiden Republik Indonesia.
Selain itu, ia kembali menekankan pentingnya mewujudkan Tri Sukses Haji, yaitu sukses ritual, sukses pengembangan ekosistem ekonomi haji, serta sukses membangun peradaban dan keadaban melalui penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas.
Integritas Menjadi Fondasi Utama
Dahnil menegaskan transformasi Kementerian Haji harus dibangun di atas integritas. Menurutnya, tidak boleh ada ruang bagi praktik manipulasi, rente, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan haji.
"Kalau ada kementerian yang seharusnya benar-benar bersih dari praktik manipulasi dan praktik rente, maka kementerian itu adalah Kemenhaj. Mimpi terbesar mayoritas umat Islam Indonesia adalah bisa menunaikan ibadah haji. Jika amanah itu dikhianati, maka yang dikhianati bukan hanya rakyat, tetapi juga amanah Allah dan diri kita sendiri," ujarnya.
Jemaah Bukan Objek Bisnis
Dalam kesempatan tersebut, Wamenhaj mengingatkan agar seluruh jajaran menghentikan praktik yang menjadikan jemaah sebagai objek ekonomi.
"Jangan pernah menjadikan jemaah haji dan umrah sebagai komoditas. Mereka bukan objek untuk diperdagangkan atau dimanfaatkan. Mereka adalah subjek perubahan, subjek transformasi peradaban dan keadaban. Era Kemenhaj adalah era yang mengakhiri praktik menjadikan jemaah sebagai komoditas," tegas Dahnil.
Ia menambahkan, lebih dari 5,7 juta masyarakat Indonesia yang masih mengantre keberangkatan haji merupakan amanah negara yang harus dilayani secara adil, profesional, dan bermartabat.
Menutup arahannya, Dahnil menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia menjadi wajah Islam yang damai, disiplin, maju, dan berkeadaban di mata dunia. Seluruh aparatur Kementerian Haji diharapkan mampu menjadi diplomat bangsa melalui pelayanan haji yang berkualitas serta terus menjaga amanah dalam melayani jemaah.
