BPKH Efisiensi Anggaran Rp100 Miliar, Dana Haji Tetap Jadi Prioritas
Hajiumrahnews.com — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memangkas pagu Biaya Operasional Tahun 2026 sebesar Rp100,31 miliar atau 18,59 persen sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola kelembagaan dan menjaga keberlanjutan dana haji. Kebijakan tersebut disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI saat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perubahan (RKAT-P) BPKH Tahun 2026.
Melalui penyesuaian tersebut, pagu Biaya Operasional BPKH yang semula sebesar Rp539,63 miliar ditetapkan menjadi Rp439,32 miliar. Efisiensi dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah maupun kinerja pengelolaan keuangan haji.
Efisiensi untuk Memperkuat Tata Kelola
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan efisiensi anggaran dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga seluruh fungsi strategis organisasi.
"Meskipun anggaran operasional berkurang lebih dari Rp100 miliar, BPKH optimistis kualitas pelayanan kepada jemaah, tata kelola kelembagaan, serta kinerja pengembangan investasi keuangan haji sepanjang tahun 2026 akan tetap terjaga secara optimal, amanah, dan profesional. Efisiensi ini justru menjadi momentum untuk memperkuat budaya kerja yang semakin efektif, adaptif, dan berorientasi pada hasil," ujarnya.
Fadlul menjelaskan kebijakan tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong efisiensi belanja di seluruh kementerian dan lembaga.
"Sebagai lembaga pengelola keuangan haji, kami berkewajiban memastikan setiap rupiah biaya operasional digunakan secara tepat sasaran, memberikan nilai tambah bagi organisasi, serta mendukung pengelolaan dana haji yang semakin sehat dan berkelanjutan," katanya.
Menjaga Dana Amanah Jemaah
Fadlul menegaskan bahwa tujuan utama efisiensi bukan sekadar mengurangi belanja operasional, melainkan menjaga keberlanjutan dana amanah milik jutaan calon jemaah haji Indonesia.
"Muara dari seluruh langkah efisiensi yang kami lakukan adalah menjaga sustainabilitas dana haji. Dana haji merupakan dana amanah milik jemaah yang harus dikelola secara hati-hati, efisien, produktif, dan bertanggung jawab agar nilai manfaatnya terus terjaga," tegasnya.
Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Perencanaan dan Investasi Langsung, M. Arief Mufraini, menjelaskan penyesuaian anggaran dilakukan melalui evaluasi menyeluruh sehingga tidak mengganggu program strategis maupun pengembangan investasi.
Menurutnya, efisiensi justru mengoptimalkan alokasi sumber daya pada program yang memberikan dampak terbesar serta memastikan investasi dilakukan secara selektif, sesuai prinsip syariah, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Perkuat Akuntabilitas dan Transparansi
Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Akuntansi dan Keuangan, Amri Yusuf, mengatakan efisiensi menjadi bagian dari penguatan disiplin pengelolaan keuangan serta implementasi tata kelola yang baik.
"Efisiensi bukan sekadar memangkas belanja, tetapi memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi dan kemaslahatan jemaah," ujarnya.
Amri menambahkan penguatan sistem akuntansi, pengendalian internal, serta tata kelola keuangan yang akuntabel akan meningkatkan fleksibilitas BPKH menghadapi dinamika ekonomi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
DPR Dukung Langkah Efisiensi
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, menyampaikan Komisi VIII DPR RI menyetujui RKAT-P BPKH Tahun 2026, termasuk penyesuaian pagu Biaya Operasional menjadi Rp439,32 miliar.
"Komisi VIII DPR RI menyetujui RKAT-P BPKH Tahun 2026, termasuk penyesuaian pagu Biaya Operasional menjadi Rp439,32 miliar. Kami berharap langkah efisiensi ini semakin memperkuat tata kelola kelembagaan BPKH tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah haji," katanya.
Persetujuan tersebut menjadi dukungan DPR terhadap langkah BPKH dalam melakukan efisiensi anggaran secara terukur sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan dana haji yang sehat, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
