Hajiumrahnews.com - Pemerintah memperkirakan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat dapat memberikan dampak signifikan terhadap penghematan anggaran negara. Salah satunya berasal dari pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut potensi penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari kebijakan ini mencapai triliunan rupiah.
“Potensi penghematan dari kebijakan Work from Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM,” ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3/2026).
Selain penghematan terhadap APBN, pemerintah juga mencatat potensi efisiensi yang lebih besar dari sisi masyarakat. Total pengeluaran BBM masyarakat yang dapat ditekan diperkirakan mencapai Rp59 triliun.
Kebijakan WFH setiap Jumat ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tekanan global, khususnya terkait energi. Pemerintah juga mendorong pengurangan mobilitas sebagai langkah efisiensi.
“Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan mobil dinas 50 persen kecuali untuk operasional dan mobil listrik serta mendorong penggunaan transportasi publik,” lanjut Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga membatasi perjalanan dinas sebagai bagian dari langkah penghematan. Perjalanan dinas dalam negeri dikurangi hingga 50 persen, sementara perjalanan dinas luar negeri ditekan hingga 70 persen.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak di tengah situasi global yang menuntut efisiensi energi.
“Dalam pandangan kami sebagai mantan sopir angkot, wajar dan bijak itu kalau isi mobil satu hari 50 liter. Itu tangki sudah penuh satu hari. Kita akan mendorong ke sana,” ujar Bahlil.
Pemerintah berencana memanfaatkan sistem barcode melalui aplikasi MyPertamina untuk mengatur pembelian BBM tersebut. Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk angkutan umum yang membutuhkan konsumsi bahan bakar lebih besar.
“Untuk 50 liter per mobil tidak berlaku untuk angkutan trayek, angkutan umum bus. Pasti lebih dari itu. Standar saja,” jelasnya.
Bahlil juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung kebijakan efisiensi energi dengan mengurangi penggunaan BBM yang tidak mendesak.
“Yang tidak terlalu penting-penting, kami mohon agar kita juga bisa lakukan dengan bijak,” tambahnya.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional sekaligus mengurangi beban anggaran negara di tengah dinamika global.
Dengan kombinasi kebijakan WFH, pembatasan mobilitas, serta pengendalian konsumsi BBM, pemerintah berharap tercipta efisiensi yang berkelanjutan baik di sektor publik maupun masyarakat luas.