Hajiumrahnews.com – Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, KH Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan amanah besar yang harus dibuktikan manfaatnya bagi bangsa Indonesia.
Dalam arahannya saat membuka Rapat Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Jakarta, Rabu (24/09/2025), Gus Irfan—sapaan akrabnya—menekankan bahwa Kemenhaj tidak boleh hanya menjadi formalitas. Lembaga baru ini, katanya, harus menghadirkan kinerja nyata yang berorientasi pada target.
“Kalau sekadar sama saja, tentu tidak ada gunanya, apalagi kalau lebih buruk. Kita wajib membuktikan bahwa Kemenhaj tidak salah dibentuk. Kemenhaj harus menjadi wajah baru yang berintegritas, profesional, dan berorientasi target,” ujar Gus Irfan.
Ia menyampaikan lima nilai utama pelayanan Kemenhaj, yaitu: melayani, amanah, berintegritas, responsif, dan ramah. Politisi Partai Gerindra itu juga menegaskan pentingnya integritas dengan sikap zero tolerance terhadap praktik korupsi, manipulasi data, maupun pungutan liar sekecil apapun.
“Kita boleh berkaca dari apa yang terjadi sebelumnya untuk introspeksi. Namun ke depan, Kemenhaj harus bersih, akuntabel, dan transparan. Tidak boleh ada permainan dalam urusan haji. Ini bagian dari mewujudkan harapan Presiden agar penyelenggaraan haji benar-benar bersih dan penuh tanggung jawab,” jelas cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari itu.
Selain integritas, Gus Irfan menyoroti isu kesehatan jemaah, khususnya terkait istithaah kesehatan yang menjadi perhatian pada penyelenggaraan haji 2025. Ia menekankan perlunya sinergi dari pusat hingga daerah agar tidak ada lagi kecurangan maupun pelanggaran.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa penyelenggaraan haji bukan hanya urusan ibadah, melainkan juga bagian dari pembangunan peradaban bangsa.
“Kita ingin jemaah haji pulang ke tanah air dengan kecintaan yang lebih besar kepada negaranya. Haji harus menjadi jalan membangun keadaban dan peradaban bangsa,” imbuhnya.
Sebagai bagian dari peningkatan layanan, Gus Irfan menyampaikan bahwa pembangunan Kampung Haji tengah diproses untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat. Ia juga mengingatkan besarnya perputaran dana dalam penyelenggaraan haji yang mencapai hampir Rp20 triliun, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara amanah, akuntabel, dan transparan.
Terkait peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Gus Irfan menegaskan pentingnya pembinaan jemaah agar lebih optimal, tulus, bersih, dan profesional.
Dengan niat baik dan ketulusan, Gus Irfan optimistis Kemenhaj mampu menjalankan amanah besar ini dengan menghadirkan penyelenggaraan haji yang tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga bermakna bagi bangsa dan negara.