Hajiumrahnews.com — Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, Rabu (24/12/2025). Dalam agenda tersebut, Dahnil meninjau Asrama Haji Jambi yang selama ini menghadapi persoalan pengelolaan aset hingga menghambat proses pembangunan.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan status dan pengelolaan aset perhajian di Provinsi Jambi berada dalam kondisi bersih, tertib, serta tidak bermasalah secara hukum. Kunjungan ini sekaligus menjadi langkah awal percepatan pembangunan dan pengembangan fasilitas perhajian di daerah tersebut.
Dalam kunjungan itu, Wamenhaj Dahnil didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi Sugeng Hariadi serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab.
Dahnil menegaskan kehadirannya bersama jajaran Kejaksaan Tinggi bertujuan memastikan seluruh aset perhajian benar-benar berada dalam kondisi clean and clear, terutama terkait persoalan historis pengelolaan Asrama Haji Jambi.
“Saya sengaja hari ini bersama Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi dan Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi untuk memastikan bahwa seluruh pergeseran dan status aset perhajian benar-benar bersih dan tidak bermasalah,” ujar Dahnil.
Ia menambahkan, hasil peninjauan menunjukkan status aset Asrama Haji Jambi telah dinyatakan bebas dari persoalan hukum.
“Alhamdulillah, saat ini sudah dinyatakan clean and clear, sehingga proses pembangunan dan pengembangan ke depan bisa dilanjutkan tanpa menyisakan persoalan hukum,” katanya.
Dahnil menekankan bahwa integritas harus menjadi wajah utama Kementerian Haji dan Umrah, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Menurut dia, sektor penyelenggaraan ibadah haji merupakan area yang rawan terhadap praktik korupsi dan manipulasi sehingga memerlukan langkah pencegahan sejak dini.
“Pesan Presiden sangat jelas, Kementerian Haji dan Umrah harus menjadi simbol integritas. Karena itu, tindakan preventif dan pencegahan terhadap praktik korupsi dan manipulasi harus dilakukan sejak awal,” tegasnya.
Ia menyatakan Kementerian Haji dan Umrah akan terus memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi serta pemerintah daerah untuk memastikan tata kelola perhajian berjalan secara transparan dan akuntabel.
Selain persoalan aset, Dahnil turut menyoroti pentingnya pengembangan ekosistem ekonomi haji di Provinsi Jambi, khususnya terkait konektivitas penerbangan haji dan umrah.
“Saat ini jemaah umrah dari Jambi masih harus transit melalui Batam, bahkan melalui luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Ke depan, kami berharap ada komitmen kuat untuk mengembangkan ekosistem ekonomi haji, termasuk melalui perluasan runway bandara,” tuturnya.
Menurut Dahnil, peningkatan jumlah jemaah haji asal Provinsi Jambi menjadi salah satu alasan kuat daerah tersebut layak dipertimbangkan sebagai embarkasi haji mandiri di masa mendatang.
Usai meninjau Asrama Haji Jambi, Wamenhaj melanjutkan agenda peresmian Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Muaro Jambi. Ia juga memberikan pembinaan serta penguatan sumber daya manusia perhajian kepada jajaran Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi.
Dalam penutup pernyataannya, Dahnil menegaskan pentingnya profesionalisme, integritas, dan kesiapan aparatur dalam mendukung transformasi penyelenggaraan ibadah haji di bawah Kementerian Haji dan Umrah.