Wamen Haji Tegaskan Integritas Pegawai dan Transparansi Pengelolaan Aset

Hajiumrahnews.com –  Transformasi besar tengah digulirkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI. Tidak hanya memindahkan aset dan sumber daya manusia (SDM) dari berbagai kementerian, pemerintah juga memastikan integritas para pegawai baru demi pelayanan ibadah haji yang lebih bersih dan profesional.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Azhar Simanjuntak menegaskan komitmen kementeriannya menjaga integritas SDM di pusat maupun di kantor perwakilan daerah.

“Kami ingin pastikan orang-orang yang bergabung di Kementerian Haji itu bebas dari dugaan-dugaan korupsi sebelumnya,” ujar Dahnil saat berkunjung di Batam, Kepri, dikutip dari Antara, Jumat (26/9/2025).

Ia menjelaskan, dalam revisi undang-undang terkait perhajian, terjadi pergeseran aset dan SDM dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, ke Kemenhaj. Pengalihan itu mencakup asrama haji dan kantor yang dibangun dari dana haji di seluruh Indonesia.

“Semua SDM yang mengurusi haji juga berpindah ke Kementerian Haji dan Umrah. Namun, kami melakukan asesmen dan skrining. Asesmen untuk mengukur kompetensi, sementara skrining dan tracking untuk memastikan integritas. Proses ini akan melibatkan Kejaksaan dan juga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” kata dia.

Untuk memastikan proses pemindahan berjalan sesuai aturan, Dahnil menyebut pihaknya telah membentuk Task Force bersama Kementerian Agama. “Kami berharap, dengan konsolidasi ini, dalam waktu Oktober kantor wilayah di Kepri serta kantor di tingkat kabupaten dan kota lainnya sudah bisa berdiri dan berfungsi,” tambahnya.

Selain konsolidasi SDM dan aset, persiapan penyelenggaraan haji 2026 M/1447 Hijriah juga terus dilakukan. “Sekarang sudah mulai dari penunjukan syarikah, pendataan jamaah, layanan katering, manasik kesehatan, hingga manasik ibadah,” jelasnya.

Terkait rencana pembangunan Kampung Haji, Dahnil mengungkapkan masih dalam tahap negosiasi. “Prosesnya akan dilanjutkan dalam waktu dekat, tetapi tentu membutuhkan waktu karena melibatkan banyak pihak, dan ditangani langsung oleh Danantara (Daya Anagata Nusantara),” katanya.

Seluruh langkah tersebut ia sampaikan usai menghadiri konsolidasi persiapan pembentukan Kantor Wilayah Kemenhaj di Kepulauan Riau.