Hajiumrahnews.com, Jakarta – Wakil Presiden ke-13 RI, KH Ma’ruf Amin, menagih janji Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Ekonomi Syariah. Lembaga ini diharapkan mampu mempercepat perkembangan keuangan syariah serta menggerakkan sektor industri halal, dana sosial umat, dan kewirausahaan berbasis pesantren.

Pernyataan tersebut disampaikan Ma’ruf dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah bertajuk Refleksi Kemerdekaan ke-80 RI Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

“Pak Prabowo bilang kepada saya, ‘Saya masih utang sama Pak Kiai tentang Badan Ekonomi Syariah’. Saya masih menunggu beliau melunasi janji itu,” ujar Ma’ruf sambil menoleh kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hadir di acara tersebut.

Ma’ruf meminta Sri Mulyani segera menyusun Undang-Undang (UU) yang mengatur ekonomi syariah, termasuk perbankan dan asuransi syariah yang dinilainya memiliki peluang besar untuk berkembang. Ia juga mengungkap telah berkomunikasi dengan Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, terkait inisiasi RUU Ekonomi Syariah.

Pada awal Juli 2025, Ma’ruf sempat memaparkan rencana transformasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi Badan Ekonomi Syariah yang berada langsung di bawah presiden. Lembaga ini akan berperan lintas sektor, tidak hanya fokus pada keuangan syariah tetapi juga industri halal, dana sosial umat, serta pengembangan pengusaha dari pesantren dan komunitas.

“Nanti badan ini seperti BPIP. Unsur masyarakat akan masuk di dalamnya, sehingga tidak birokratis, tapi lebih fleksibel,” jelasnya.

Dengan model kelembagaan yang lebih lentur, Badan Ekonomi Syariah diharapkan mampu mempercepat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang berdaya saing global.