Israel Bangun 517 Unit Permukiman Baru, Lembah Yordania Terancam
Hajiumrahnews.com — Otoritas pendudukan Israel menyetujui rencana perluasan permukiman ilegal berskala besar di Lembah Yordania, Tepi Barat. Proyek tersebut mencakup pembangunan ratusan unit permukiman baru di atas tanah Palestina.
Dilansir Anadolu, Komisi Perlawanan Tembok dan Permukiman pada Kamis, 28 Mei 2026, menyebut Israel telah menyetujui “rencana struktural kolonial besar-besaran” untuk memperluas permukiman Masua di Lembah Al-Far’a, Provinsi Jericho.
Rencana tersebut menjadi bagian dari kebijakan percepatan perluasan permukiman Israel yang menargetkan kawasan Lembah Yordania Palestina.
Bangun 517 Unit Baru
Komisi menyebut proyek tersebut mencakup pembangunan 517 unit permukiman baru di area seluas 1.692 dunam atau sekitar 418 hektare.
Pembangunan itu dinilai sebagai perluasan besar infrastruktur kolonial dengan cara merebut tanah Palestina.
Proyek tersebut juga meliputi pembangunan lembaga publik, jaringan infrastruktur, jalan, area layanan, ruang terbuka, hingga fasilitas operasional.
Komisi menilai rencana itu menunjukkan “arah Israel yang jelas” untuk mengubah permukiman Masua menjadi blok kolonial terintegrasi yang dapat diperluas pada masa mendatang.
Dinilai Bagian dari Aneksasi Bertahap
Komisi Perlawanan Tembok dan Permukiman menyatakan perluasan tersebut merupakan bagian dari kebijakan sistematis Israel untuk mengonsolidasikan kendali atas Lembah Yordania.
Kebijakan itu disebut bertujuan mengisolasi wilayah Palestina secara demografis dan geografis melalui perluasan permukiman, perebutan lahan, serta pembatasan pertumbuhan alami warga Palestina.
Komisi juga memperingatkan bahwa pembangunan jalan permukiman dan proyek infrastruktur merupakan salah satu alat paling berbahaya dalam proses “aneksasi bertahap”.
Komunitas Internasional Diminta Bertindak
Komisi memperingatkan peningkatan aktivitas permukiman Israel di Lembah Yordania dan meminta komunitas internasional memikul tanggung jawab hukum serta politik terhadap pelanggaran Israel.
Menurut data komisi hingga 30 Maret 2026, lebih dari 542 permukiman dan pos terdepan ilegal telah berdiri di seluruh Tepi Barat yang diduduki.
Jumlah tersebut mencakup 192 permukiman ilegal dan 350 pos terdepan yang menampung lebih dari 780.000 pemukim Israel.
Komisi juga mencatat lebih dari 165 pos terdepan didirikan sejak Oktober 2023, termasuk 59 pos selama tahun 2025.
Ratusan Rencana Struktural Ditinjau
Komisi menyebut otoritas perencanaan Israel telah meninjau 390 rencana struktural yang menguntungkan permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sejak 7 Oktober 2023.
Rencana itu berjalan bersamaan dengan keputusan untuk mendirikan permukiman ilegal di 54 lokasi berbeda.
Perluasan permukiman Israel di wilayah pendudukan terus menjadi salah satu isu utama dalam konflik Palestina-Israel karena dinilai mengancam hak warga Palestina, mempersempit ruang hidup, dan menghambat peluang penyelesaian politik yang adil.
