Anggota BPKH Indra Gunawan ajak sinergi lembaga dana umat untuk membentuk Sovereign Halal Fund, model pengelolaan keuangan umat yang profesional dan berkelanjutan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan Kemenag siap mewujudkan gagasan Presiden Prabowo tentang pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) untuk mengoptimalkan potensi dana sosial keagamaan di Indonesia.
Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo klaim sistem pembayaran RI kini mandiri lewat QRIS & BI-FAST, lepas dari ketergantungan Visa-Mastercard dan lebih aman dari fraud.
Bank Dinar kembali mencatat sejarah sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total aset tertinggi di Indonesia, menunjukkan pertumbuhan signifikan di sektor perbankan syariah.
Gaido Bank Syariah dan MES PD Cianjur menandatangani MoU sebagai bagian dari program Gaido Connected. Kemitraan ini ditujukan untuk memperluas jangkauan ekonomi syariah dan melahirkan 1 juta pengusaha syariah di Indonesia.
PT BPRS Gaido Indonesia resmi menjalin kerja sama dengan PT Bisnis Banten untuk memperluas layanan keuangan syariah di kawasan wisata halal Baduy Outbound, sebagai bagian dari penguatan Gaido Connected.
BPI Danantara dan ACWA Power Arab Saudi menandatangani MoU kerja sama energi senilai US$10 miliar untuk pengembangan utilitas energi terbarukan, sejalan dengan target net zero emission 2060.
Kementerian Keuangan membuka blokir anggaran senilai Rp134 triliun untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk pertahanan, pangan, dan kesehatan.
Founder Gaido Group Muhammad Hasan Gaido bahas kerja sama strategis dengan BSI Jakarta Gajah Mada melalui program Gaido Connected, termasuk pembukaan rekening dan kartu kredit prioritas untuk unit usaha Gaido Group.
KDEKS Provinsi Banten Sosialisasi Penguatan Ekonomi Syariah Lewat Digitalisasi
PP Muhammadiyah MoU dengan BRI, Buya Anwar: Itu Batal karena Riba
Gaido bank syariah merayakan puncak Milad Ke 30 tahun
Gaido Bank Syariah merayakan milad yang ke-30
Gaido Bank Syariah akan merayakan Milad ke 30
Kepala Eksekutif Pusat Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi mengatakan, dampak serius dari investasi ilegal telah merugikan masyarakat Indonesia lebih dari Rp100 triliun.