Hajiumrahnews.com, Jakarta – Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menegaskan bahwa sistem pembayaran dan transaksi perbankan Indonesia kini tidak lagi bergantung pada jaringan asing seperti Visa dan Mastercard. Hal ini terwujud berkat pengembangan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), QRIS, dan BI-FAST sejak 2019.

“BI mulai 2019–2020 membangun ekosistem pembayaran Indonesia yang mandiri dan aman. Kita putuskan harus lepas bertahap dari ketergantungan kepada Visa dan Master dengan membangun GPN, QRIS, dan BI-FAST,” ujar Tiko dalam acara Digital Resilience Summit di Gedung Peruri, Jakarta Selatan, Rabu (10/9).

Bank Indonesia bersama perbankan swasta maupun BUMN mengembangkan infrastruktur pembayaran dari sisi perangkat lunak, perangkat keras, konektivitas antarbank, hingga keamanan transaksi.

Kini, kata Tiko, sistem pembayaran Indonesia sudah cukup mandiri. “Alhamdulillah sekarang kita bisa lihat QRIS dan BI-FAST tidak tergantung pada sistem luar negeri, dan keamanannya juga tidak kalah,” ucapnya.

Kemandirian ini krusial karena Indonesia termasuk komunitas digital terbesar dunia. Hingga 2024, tercatat lebih dari 220 juta masyarakat Indonesia telah terhubung ke internet. Nilai ekonomi digital nasional diperkirakan mencapai US$ 109 miliar (Rp 1.793 triliun) pada 2025, terbesar di Asia Tenggara.

Menurut Tiko, sistem pembayaran nasional yang mandiri juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kriminalitas perbankan.

“Intrusi maupun hacking makin kecil ruangnya. API antarbank maupun integrasi dengan e-commerce berjalan baik. Fraud turun signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.

Dengan fondasi ini, Indonesia disebut semakin siap menghadapi era ekonomi digital global dengan sistem pembayaran yang aman, inklusif, dan berdaulat.