BPKH Salurkan Rp270 Miliar per Tahun dari Dana Abadi Umat
Hajiumrahnews.com — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengalokasikan sekitar Rp270 miliar setiap tahun untuk berbagai program kemaslahatan umat. Dana yang bersumber dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat tersebut dimanfaatkan untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pendidikan, kesehatan, kegiatan sosial, hingga bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.
Nilai pokok Dana Abadi Umat yang dikelola BPKH saat ini mencapai sekitar Rp4 triliun. Dana pokok tersebut tetap dipertahankan, sedangkan hasil pengembangannya digunakan untuk membiayai berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Anggota BPKH, Indra Gunawan, menjelaskan bahwa dana kemaslahatan merupakan dana non-APBN yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan umat Islam sesuai kelompok penerima manfaat dan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan kolaborasi filantropi bersama Rumah Yatim di Jawa Barat, Sabtu (7/11/2026).
“Ini dana non-APBN, dana yang bisa dimanfaatkan oleh umat Islam untuk asnaf atau kelompok yang berhak. Penggunaannya bisa untuk pendidikan, kesehatan, sosial, keumatan, agama, perhajian, termasuk penanganan bencana,” ujar Indra.
Ia menjelaskan, alokasi sekitar Rp270 miliar merupakan hasil pengembangan Dana Abadi Umat setiap tahun. Skema tersebut memungkinkan program kemaslahatan terus berjalan tanpa mengurangi nilai pokok dana.
“Setiap tahun sekitar Rp270 miliar. BPKH sudah berdiri selama delapan tahun, sehingga totalnya hampir Rp2 triliun untuk umat. Sementara itu, dana pokoknya tetap terjaga sebagai dana endowment atau Dana Abadi Umat,” katanya.
Merbot Mart, Program Pemberdayaan Ekonomi Marbot Masjid
Salah satu program pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan BPKH adalah Merbot Mart. Program ini memberikan kesempatan kepada marbot masjid untuk mengembangkan usaha melalui pendirian toko dengan memanfaatkan bangunan berbahan bekas kontainer.
Inisiatif tersebut diharapkan dapat membuka sumber penghasilan tambahan bagi marbot sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar masjid.
Indra menyebutkan, program Merbot Mart telah dijalankan di sejumlah wilayah, termasuk Bogor.
“Kami membangun program Merbot Mart. Jadi, marbot masjid bisa membangun toko dari bekas kontainer. Program itu ada di Bogor dan beberapa daerah lainnya,” ungkapnya.
BPKH juga mengembangkan program penggemukan sapi atau feedlot yang melibatkan pelaku UMKM. Program ini diarahkan untuk mendukung ketersediaan hewan kurban sekaligus membuka peluang usaha bagi peternak dan pelaku ekonomi kecil.
Sebagian sapi dan kambing yang disalurkan melalui program sedekah kurban pada Iduladha berasal dari hasil penggemukan yang dilakukan UMKM.
“Ada juga program feedlot atau penggemukan sapi kurban dan hewan kurban. Kami juga menyalurkan sedekah kurban setiap Iduladha. Sebagian sapi dan kambingnya berasal dari hasil penggemukan UMKM,” kata Indra.
Program tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan dana kemaslahatan tidak hanya diarahkan untuk bantuan langsung, tetapi juga untuk membangun kegiatan ekonomi produktif yang berpotensi memberikan manfaat berkelanjutan.
Dana Bergulir Bantu UMKM Kembangkan Usaha
BPKH turut menyediakan dukungan pembiayaan melalui skema revolving fund atau dana bergulir untuk membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya.
Skema ini menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi agar masyarakat memiliki kesempatan memperkuat kapasitas usaha dan meningkatkan kemandirian finansial.
Indra mengakui, alokasi untuk program dana bergulir masih terbatas. Anggaran kemaslahatan harus dibagi untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat di 38 provinsi.
“Ada juga dana lainnya terkait berbagai program, termasuk revolving fund atau dana bergulir untuk UMKM. Namun, jumlahnya tidak besar karena dana Rp270 miliar tersebut dibagi untuk 38 provinsi yang mengajukan proposal,” jelasnya.
Pembagian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan beragam kebutuhan masyarakat. Program kemaslahatan BPKH tidak hanya berfokus pada sektor ekonomi, tetapi juga mencakup pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, dan penanganan bencana.
Dana Kemaslahatan Bantu Korban Bencana Bangun Rumah
Pemanfaatan Dana Abadi Umat juga mencakup bantuan bagi masyarakat yang mengalami musibah bencana alam.
Indra mencontohkan keterlibatan BPKH dalam pembangunan Kampung Haji di Palu dan Sukabumi. Program tersebut mencakup pembangunan rumah warga serta pemulihan infrastruktur kampung atau desa yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi dan tanah longsor.
“Kami membangun rumah-rumah dan kembali membangun infrastruktur kampung atau desa yang terdampak bencana,” tuturnya.
Indra menjelaskan, penyaluran bantuan tidak dilakukan dengan membagi anggaran secara merata kepada setiap daerah. BPKH mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain jumlah penduduk, populasi umat Islam, dan tingkat urgensi kebutuhan di wilayah penerima.
Penentuan penerima manfaat juga dilakukan dengan memperhatikan kejelasan identitas dan pertanggungjawaban penyaluran. Data penerima dicatat berdasarkan nama dan alamat atau by name by address agar bantuan dapat dipantau dan dievaluasi.
“Ketika ada bencana atau masyarakat yang membutuhkan bantuan, dana disalurkan langsung kepada mereka. Jadi, penerimanya langsung by name, by address, dan semuanya kami catat,” ujarnya.
Kolaborasi Filantropi Dibutuhkan agar Bantuan Tepat Sasaran
Pengelolaan dana sosial dalam skala besar membutuhkan kerja sama berbagai pihak agar manfaatnya dapat menjangkau masyarakat secara optimal.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menilai potensi filantropi di Indonesia masih perlu diperkuat melalui konsolidasi dan kolaborasi antarlembaga.
Menurut Atalia, keberhasilan pengelolaan dana sosial tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia. Sinergi antarlembaga dan ketepatan distribusi menjadi faktor penting agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Yang kita cari bukan uangnya, tetapi bagaimana konsolidasi dan kolaborasi dilakukan agar distribusi dana-dana tersebut tepat sasaran,” ujar Atalia.
Direktur Rumah Yatim, Nugroho B. Wismono, juga menilai berbagai persoalan sosial tidak mungkin diselesaikan hanya oleh satu lembaga atau kelompok tertentu.
Keterlibatan pemerintah, lembaga filantropi, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan agar penanganan persoalan sosial berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Permasalahan sosial tentu harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya dan tidak mungkin diselesaikan oleh satu pihak saja. Ketika permasalahan sosial hanya diselesaikan oleh sebagian pihak, pekerjaan tersebut tidak akan tuntas. Oleh karena itu, sinergi ketiga pihak ini harus terus dikembangkan secara maksimal,” kata Nugroho.
Dana Abadi Umat Jadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat
Alokasi sekitar Rp270 miliar setiap tahun dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat memperlihatkan potensi dana tersebut dalam mendukung berbagai program kemaslahatan.
Program Merbot Mart, pengembangan peternakan melalui skema feedlot, dana bergulir untuk UMKM, hingga pembangunan rumah dan infrastruktur bagi masyarakat terdampak bencana menjadi bagian dari pemanfaatan dana tersebut.
Keberhasilan program kemaslahatan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disalurkan. Ketepatan penerima manfaat, transparansi pengelolaan, dan keberlanjutan program juga menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Kolaborasi antarlembaga dan pengelolaan yang bertanggung jawab diharapkan dapat menjadikan Dana Abadi Umat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Manfaat pengelolaan dana umat diharapkan tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif bagi generasi mendatang.
