Senin, 16 November 2026 6 Jumadil Akhir 1448 H 10.43 WIB Makkah 23°C
HAJI UMRAH

AMPHURI Tolak Rencana Pemerintah Tahan Dana Jemaah Umrah

AM Oleh Ahmad M.M. 16 November 2026 2 menit baca

Hajiumrahnews.com — Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menyatakan keberatan terhadap rencana pemerintah menerapkan mekanisme pencairan dana perjalanan ibadah umrah sebesar 75 persen setelah jemaah berangkat dan 25 persen setelah kepulangan.

Rencana tersebut tercantum dalam rancangan Keputusan Menteri Haji dan Umrah (KMHU) yang tengah disusun Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). AMPHURI menilai kebijakan penahanan dana berpotensi mengganggu operasional penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), terutama dalam memenuhi pembayaran layanan sebelum keberangkatan jemaah.

Sikap tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI, Ahmad Zaky Zakariya Anshary, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“Jangan terlalu sibuk mengatur uang yang berputar di perusahaan, tetapi bangunlah kebijakan yang membuat perusahaan mampu menghasilkan nilai tambah, keuntungan, lapangan kerja, dan pajak yang lebih besar,” katanya.

AMPHURI Usulkan Pembatalan Mekanisme Pencairan Dana

AMPHURI menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah terkait rencana pengaturan rekening penampungan dana perjalanan ibadah umrah.

Pertama, AMPHURI meminta pemerintah membatalkan mekanisme pencairan dana perjalanan ibadah umrah sebesar 75 persen setelah keberangkatan dan 25 persen setelah kepulangan.

Kedua, pemerintah diminta menyusun regulasi rekening penampungan dengan melibatkan seluruh asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji khusus (PPIU/PIHK).

Ketiga, dana jemaah harus tetap dapat digunakan untuk membayar berbagai kebutuhan layanan sebelum keberangkatan.

“Sebab, dana tersebut digunakan untuk pembayaran langsung kepada maskapai, hotel, maupun vendor lainnya,” jelas Ahmad Zaky.

AMPHURI juga mendorong pemerintah menyusun regulasi yang adil, proporsional, realistis, serta mendukung pertumbuhan usaha penyelenggara perjalanan ibadah umrah secara berkelanjutan.

Pertanyakan Sumber Pembayaran Layanan Jemaah

AMPHURI menegaskan keberatan terhadap rencana pemerintah menahan dana jemaah yang tersimpan di rekening penampungan. Dalam skema yang direncanakan, PPIU disebut baru dapat mencairkan 75 persen dana ke rekening perusahaan setelah empat hari keberangkatan jemaah.

“Intinya, AMPHURI menyatakan keberatan rencana pemerintah untuk menahan dana jamaah umrah yang ada di rekening penampungan dan baru dicairkan 75 persen ke rekening PPIU setelah 4 hari keberangkatan,” tegasnya.

Ahmad Zaky mempertanyakan bagaimana penyelenggara dapat memenuhi kewajiban pembayaran berbagai layanan apabila dana jemaah tidak dapat dicairkan sebelum keberangkatan.

“Bila dana jamaah ditahan pemerintah, lantas PPIU bayar tiket pesawat, hotel Mekkah dan Madinah, konsumsi, bimbingan ibadah, dan yang lainnya pakai dana siapa?,” imbuhnya.

Bagi AMPHURI, pengaturan dana jemaah perlu mempertimbangkan mekanisme operasional penyelenggaraan umrah. Pembayaran tiket pesawat, akomodasi di Makkah dan Madinah, konsumsi, serta layanan bimbingan ibadah membutuhkan ketersediaan dana sebelum jemaah diberangkatkan.

Join WA Channel