Hajiumrahnews.com, Jakarta — Pemerintah terus mematangkan rencana transformasi Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (29/8/2025).

Rapat tersebut menyoroti akselerasi kelembagaan baru untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah semakin efektif, transparan, serta memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah Indonesia.

Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, menegaskan bahwa kementeriannya mendukung penuh aspek kelembagaan dan tata kelola birokrasi dalam proses transformasi ini.
“Dukungan kami adalah memastikan kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah berjalan efektif, dengan tata kelola yang baik serta birokrasi yang adaptif,” kata Purwadi.

Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati, serta Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB, Suryo Hidayat.

Dengan dukungan lintas kementerian ini, pemerintah menargetkan proses transisi kelembagaan berjalan cepat dan tanpa hambatan, sehingga Kementerian Haji dan Umrah dapat segera beroperasi untuk melayani jemaah mulai musim haji 2026.