Hajiumrahnews.com — Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, melantik para pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Ia menegaskan bahwa pelantikan ini bukan acara seremonial, tetapi peneguhan amanah besar untuk memperkuat tata kelola haji dan umrah.
“Pelantikan pejabat Kemenhaj ini bukan sekadar seremoni, melainkan peneguhan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, ketulusan, dan profesionalitas,” ujar Irfan Yusuf atau Gus Irfan, Kamis (4/12/2025).
Dalam amanatnya, Gus Irfan menegaskan bahwa Kemenhaj memiliki legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, Perpres Nomor 92 Tahun 2025, serta Permen Nomor 1 dan 2 Tahun 2025 yang mengatur struktur dan operasional kementerian.
“Kementerian Haji dan Umrah dibentuk bukan sekadar restrukturisasi birokrasi, melainkan jawaban atas kebutuhan negara dan umat untuk menghadirkan tata kelola haji yang tertib, transparan, dan memberikan kepastian,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kementerian ini berdiri dalam sorotan publik yang tinggi sehingga setiap kebijakan akan diuji dan dipertanyakan.
Gus Irfan meminta seluruh pejabat untuk bekerja cepat, responsif, dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Persiapan penyelenggaraan haji tahun 2026 sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu, sehingga tidak ada ruang untuk masa adaptasi panjang.
“Kepada seluruh pejabat diminta siap menjadi agen perubahan dengan keberanian memperbaiki proses, membersihkan praktik yang tidak tepat, serta memastikan sistem bekerja sebagaimana mestinya,” katanya.
Ia juga meminta pejabat menjadi komunikator kebijakan yang tepat, terutama untuk menjelaskan regulasi dan perubahan kepada jemaah yang telah lama menunggu.
“Pejabat bukan hanya administratif, tetapi memikul tanggung jawab moral untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, dan kualitas ibadah jutaan jemaah,” ujar Menhaj.
Dalam arahannya, Gus Irfan menekankan lima prinsip kepemimpinan bagi pejabat Kemenhaj:
Berpikir visioner dan tidak terjebak rutinitas.
Membangun inovasi berkelanjutan untuk mempermudah layanan.
Menjaga koordinasi inklusif dengan para pemangku kepentingan.
Menjunjung integritas tanpa kompromi.
Memperkuat komunikasi publik agar tidak dikalahkan oleh misinformasi.
“Kementerian Haji dan Umrah merupakan amanah agung yang menjadi harapan umat dalam mendapatkan layanan yang ramah, jelas, dan bermartabat,” ujarnya.
Ia optimistis para pejabat baru dapat membawa Kemenhaj menjadi birokrasi yang tertata, kreatif, dan berorientasi pelayanan. “Saya yakin semangat dan integritas para pejabat yang baru dilantik akan membawa kementerian ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.
M. Afief Mundzir — Direktur Bina Jemaah Haji Reguler
Akhmad Fauzin — Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah
Atty Novyanty — Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah
Zainal Abidin — Sekretaris Inspektorat Jenderal
Mayhardy Indra Putra — Inspektur Wilayah I
Jamaludin — Inspektur Wilayah IV
Mulyadi Nurdin — Inspektur Wilayah III
Desmon Andrian — Kepala Subdirektorat Bina KBIHU
Muhammad Riduan — Kepala Subdirektorat Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus
Muhammad Abidzar Espana Ramadhan — Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pemberdayaan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah
Muhammad Irfan Arifien — Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Operasional dan Penatausahaan Aset Haji
Andi Muhammad Taufik — Kepala Subdirektorat Pengawasan Umrah
Nano Sugiatno — Kepala Subdirektorat Penindakan Haji Khusus dan Umrah
Anggoro Arif Wicaksono — Kepala Subdirektorat Pengawasan Layanan Haji Reguler
Ridwan Gaos Natasukmana — Kepala Subdirektorat Penindakan Haji Reguler
Putra Iskandar — Kepala Bagian Kerja Sama
Ahmad Allauddin — Kepala Subbagian Protokoler
Chairobby — Kepala Subbagian Tata Usaha
Eny Sulistyowati — Kepala Subbagian Tata Usaha
Agus Supriyono — Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pelayanan Haji Khusus
Diaz Ismaya Abadi — Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah I