Senin, 16 November 2026 6 Jumadil Akhir 1448 H 10.55 WIB Makkah 23°C
HAJI UMRAH

ASTAGATRA RI Dukung Perlindungan Dana Jemaah, Ini Empat Catatan Kritisnya

AM Oleh Ahmad M.M. 16 November 2026 3 menit baca

Hajiumrahnews.com — Asosiasi Ekosistem Pariwisata Penyelenggara Travel Umrah Haji Republik Indonesia (ASTAGATRA RI) menyatakan penolakan terhadap wacana pemberlakuan mekanisme penampungan dana umrah dengan skema pencairan 75 persen setelah keberangkatan dan 25 persen setelah jemaah kembali ke Tanah Air.

ASTAGATRA RI menegaskan dukungannya terhadap upaya pemerintah memperkuat perlindungan dana jemaah. Meski demikian, kebijakan penampungan dana dengan skema 75%-25% dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah, terutama perusahaan kecil yang sedang tumbuh.

Ketua Umum ASTAGATRA RI, Rizky Sembada, S.E., M.M., M.Psi., menyampaikan bahwa perlindungan dana jemaah perlu dibangun melalui kebijakan yang mempertimbangkan keberlangsungan usaha penyelenggara serta karakteristik operasional perjalanan umrah.

“ASTAGATRA RI mendukung perlindungan dana jamaah, tetapi DPP ASTAGATRA RI menolak dengan tegas wacana pemberlakuan mekanisme rekening penampungan dana umrah 75%-25%,” demikian pernyataan sikap organisasi tersebut.

ASTAGATRA RI menilai kebijakan itu perlu dikaji secara menyeluruh agar tujuan perlindungan jemaah tidak justru menimbulkan beban operasional, menghambat pembayaran kepada vendor, dan mengganggu keberlangsungan industri perjalanan ibadah.

Empat Dampak yang Menjadi Dasar Penolakan

ASTAGATRA RI mengidentifikasi empat potensi dampak dari penerapan skema penampungan dana umrah 75%-25%.

Pertama, kebijakan tersebut berpotensi memberatkan perusahaan kecil yang baru tumbuh dan berkembang. Mekanisme penahanan dana dinilai dapat meningkatkan kebutuhan modal kerja serta memengaruhi arus kas perusahaan. Kondisi tersebut berisiko membebani penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), khususnya perusahaan yang memiliki keterbatasan modal.

Kedua, skema pencairan dana berpotensi menghambat pembayaran tiket pesawat, hotel, serta layanan pengaturan perjalanan di Arab Saudi. Padahal, penyelenggara harus memenuhi kewajiban pembayaran kepada berbagai penyedia layanan sesuai jadwal yang telah disepakati.

Ketiga, ketidaksesuaian waktu pencairan dana dengan jadwal pembayaran kepada vendor dapat menimbulkan risiko kerugian bagi penyelenggara. Kondisi tersebut juga berpotensi berdampak terhadap jemaah apabila layanan yang telah direncanakan tidak dapat dipenuhi sesuai jadwal.

Keempat, ASTAGATRA RI memperingatkan risiko yang lebih luas terhadap ekosistem industri umrah dan haji di Indonesia. Organisasi tersebut menilai kebijakan yang membebani perusahaan dapat mendorong sebagian pelaku usaha mengalami kesulitan hingga berhenti beroperasi. Dampak lanjutannya berpotensi berupa peningkatan pengangguran.

Ajak Seluruh Asosiasi Sampaikan Aspirasi

ASTAGATRA RI mengajak seluruh asosiasi penyelenggara ibadah haji dan umrah, PPIU, PIHK, serta para pelaku usaha dalam ekosistem industri haji dan umrah untuk bersama-sama menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Ajakan tersebut dinilai penting agar kebijakan yang disusun pemerintah mempertimbangkan kondisi nyata penyelenggara perjalanan ibadah, termasuk kebutuhan modal kerja dan kewajiban pembayaran kepada mitra layanan di dalam maupun luar negeri.

“ASTAGATRA RI berharap kepada seluruh asosiasi penyelenggara ibadah haji dan umrah, seluruh PPIU dan PIHK, serta para pengusaha ekosistem industri haji dan umrah untuk bersama-sama menyampaikan aspirasi ini,” demikian pernyataan organisasi tersebut.

Minta Pengawasan Diperketat, Regulasi Dipermudah

ASTAGATRA RI juga menyampaikan sejumlah harapan kepada pemerintah. Organisasi ini mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan penyelenggara serta penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan.

Penindakan tegas juga diminta terhadap pelaku pengelolaan umrah dan haji secara mandiri atau nonberizin. Langkah tersebut dipandang penting untuk menciptakan tata kelola industri yang tertib dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pada saat yang sama, ASTAGATRA RI meminta pemerintah mempermudah regulasi bagi para pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan. Kebijakan perlindungan jemaah tetap perlu menjadi prioritas, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan asas persamaan dan perlindungan hak warga negara.

“Harapan ASTAGATRA RI terhadap pemerintah memperketat pengawasan, melakukan penindakan setiap perusahaan yang melanggar, menindak tegas bagi pelaku pengelola umrah dan haji mandiri nonberizin. Mempermudah regulasi terhadap pengusaha dan tetap mengedepankan perlindungan jemaah dengan asas persamaan terhadap perlindungan hak-hak warga negara Republik Indonesia,” demikian penegasan dalam pernyataan sikap DPP ASTAGATRA RI.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ASTAGATRA RI tidak menolak tujuan perlindungan dana jemaah. Organisasi ini meminta pemerintah memastikan mekanisme yang dipilih tidak mengganggu arus kas perusahaan, kewajiban pembayaran layanan, serta keberlanjutan ekosistem industri haji dan umrah nasional.

Join WA Channel