Hajiumrahnews.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Teheran, Iran. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya diplomasi untuk mendorong deeskalasi konflik yang tengah memanas di kawasan Timur Tengah.
Informasi mengenai rencana kunjungan tersebut disampaikan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, setelah menghadiri acara buka puasa bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
“Dan yang saya bersyukur Presiden (Prabowo), Perdana Menteri Pakistan bersedia untuk bersama-sama dengan Presiden Prabowo untuk berkunjung ke Teheran. Itu yang diterangkan tadi oleh Presiden,” kata Jimly.
Dukungan Pakistan untuk Inisiatif Diplomasi
Menurut Jimly, rencana kunjungan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo menerima sambungan telepon dari Presiden Pakistan. Percakapan itu menghasilkan kesepahaman untuk mendorong langkah diplomasi bersama guna meredakan ketegangan di kawasan.
“Jadi, bukan hanya Indonesia. Artinya, apa yang dipikirkan oleh Presiden Prabowo itu mendapat dukungan dari Perdana Menteri Pakistan. Nah mereka (rencana) akan sama-sama pergi ke Teheran,” ujar Jimly.
Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari peran aktif Indonesia dalam mendorong stabilitas regional, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang selama ini dianut pemerintah.
Bukan Mediasi, tetapi Upaya Cegah Eskalasi
Jimly menegaskan bahwa rencana kunjungan itu tidak dimaksudkan sebagai upaya negosiasi langsung atau mediasi antara pihak-pihak yang bertikai, khususnya antara Iran dan Israel.
Menurutnya, situasi di kawasan saat ini sangat sensitif, terutama setelah wafatnya sejumlah tokoh penting dalam konflik yang terjadi.
“Jadi, bukan menegosiasi ya, menjadi mediator antara apa dengan bukan hanya dalam pengertian negosiasi atau mediasi Israel dengan Iran, bukan kayak begitu. Ini kan orang (tertingginya) sudah dibunuh ya kan. Ayatollah-nya sudah dibunuh, masa ditawarin damai, bukan dalam konteks itu, tetapi ini untuk mencegah eskalasi,” kata Jimly.
Rencana diplomasi ini dipandang sebagai langkah untuk mendorong stabilitas kawasan serta mencegah meluasnya konflik yang dapat berdampak pada keamanan global, termasuk bagi negara-negara di kawasan Asia.