Hajiumrahnews.com — Hubungan antar monarki Teluk sejak awal tidak pernah sepenuhnya dibangun di atas solidaritas mutlak. Di balik deklarasi persatuan, terdapat persaingan kepentingan yang terus membentuk dinamika kawasan. Relasi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menjadi contoh paling jelas dari pola tersebut.
Sejak masa awal pembentukan negara Saudi, Riyadh berupaya memperluas pengaruh dan mengonsolidasikan batas wilayahnya. Ketegangan perbatasan dengan emirat-emirat tetangga, termasuk wilayah yang kemudian menjadi Uni Emirat Arab, meninggalkan jejak panjang dalam ingatan politik kawasan.
Salah satu episode penting adalah sengketa Oasis Buraimi pada pertengahan abad ke-20. Persoalan ini menjadikan perbatasan bukan sekadar urusan teknis, melainkan simbol kedaulatan. Penyelesaiannya melalui Perjanjian Jeddah 1974 tidak sepenuhnya menghapus perbedaan tafsir, bahkan memunculkan keluhan baru di kedua belah pihak.
Menurut Presiden Pusat Studi Timur Tengah, Murad Sadygzade, persaingan Saudi–Emirat kini telah bergeser. “Pada abad ke-21, rivalitas ini tidak lagi bersifat kartografis, tetapi sistemik, mencakup model pembangunan dan perebutan kepemimpinan kawasan,” ujarnya, dikutip dari RT.
Persaingan paling kentara terlihat dalam sektor ekonomi. Selama puluhan tahun, UEA, khususnya Dubai dan Abu Dhabi, menjadi magnet utama kantor pusat regional perusahaan global. Situasi ini berubah ketika Arab Saudi meluncurkan Visi 2030 di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
“Yang dipertaruhkan bukan lagi minyak, tetapi lokasi pengambilan keputusan dan nilai tambah ekonomi,” kata Sadygzade. Program kantor pusat regional (RHQ) Saudi menjadi instrumen utama untuk menarik perusahaan multinasional agar memindahkan basis manajemennya ke Riyadh.
Sejak kebijakan itu diterapkan, jumlah perusahaan yang membuka kantor pusat regional di Arab Saudi terus meningkat. Insentif pajak dan kemudahan regulasi membuat pergeseran ini semakin menarik, terutama di tengah perubahan kebijakan pajak korporasi di UEA.
Rivalitas juga merambah sektor logistik. Arab Saudi menargetkan masuk 10 besar dunia dalam kinerja logistik, dengan peningkatan besar pada pelabuhan dan transportasi udara. Pengembangan Pelabuhan Jeddah dan pembangunan zona logistik baru menunjukkan ambisi Riyadh untuk menguasai arus perdagangan kawasan.
Di sisi lain, UEA masih mempertahankan keunggulan historisnya melalui Pelabuhan Jebel Ali. Volume kontainer yang tinggi menegaskan posisi Dubai sebagai simpul utama ekspor ulang global, meski tekanan kompetitif dari Saudi kian terasa.
Persaingan Saudi–UEA tidak berhenti pada ekonomi. Keduanya berlomba menjadi pusat gravitasi geopolitik Timur Tengah. Peran mediasi Arab Saudi dalam konflik Sudan dan pendekatan diplomatiknya di kawasan Laut Merah menegaskan ambisi tersebut.
Di Yaman, perbedaan pendekatan semakin mencolok. Uni Emirat Arab membangun pengaruhnya sendiri di wilayah selatan, sementara Arab Saudi berupaya mempertahankan kesatuan formal pemerintahan yang diakui internasional. “Perpecahan ini menunjukkan rivalitas yang muncul bahkan di dalam satu koalisi,” ujar Sadygzade.
Rivalitas antara Mohammed bin Salman dan Sheikh Mohamed bin Zayed mencerminkan transformasi besar politik Teluk. Persaingan ini tidak selalu bermakna konfrontasi terbuka, tetapi membentuk ulang peta ekonomi dan geopolitik kawasan.
Dinamika tersebut menegaskan bahwa Timur Tengah kini bergerak menuju tatanan multipusat, dengan Riyadh dan Abu Dhabi sebagai dua poros utama yang saling menguji pengaruh dan kepemimpinan regional.