Hajiumrahnews.com — Arab Saudi mencatatkan rekor tertinggi eksekusi mati dalam satu tahun kalender. Sepanjang 2025, otoritas Kerajaan mengeksekusi 356 terpidana, melampaui capaian tahun sebelumnya yang berjumlah 338 orang.
Data tersebut dihimpun dari tabulasi Agence France-Presse (AFP) berdasarkan pengumuman resmi pemerintah Saudi hingga Kamis, 1 Februari 2025. Lonjakan signifikan ini terutama dipicu oleh kebijakan keras Riyadh dalam perang melawan narkoba.
Berdasarkan data resmi pemerintah, 243 orang dieksekusi akibat kasus terkait narkotika. Pemerintah Saudi kembali memberlakukan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba sejak akhir 2022, setelah sempat ditangguhkan selama sekitar tiga tahun.
“Pemerintah memandang hukuman berat diperlukan untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum,” demikian pernyataan resmi otoritas Saudi dalam sejumlah rilis sebelumnya.
Sejak kebijakan tersebut diberlakukan kembali, Arab Saudi meningkatkan pengawasan keamanan secara masif. Pos pemeriksaan polisi diperbanyak di jalan raya utama dan wilayah perbatasan. Jutaan pil narkotika disita, sementara puluhan jaringan penyelundup berhasil ditangkap.
Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa Arab Saudi merupakan salah satu pasar terbesar captagon, stimulan terlarang yang selama bertahun-tahun menjadi komoditas ekspor ilegal utama dari Suriah di bawah kepemimpinan Bashar al-Assad.
“Perekonomian terbesar di dunia Arab juga menjadi salah satu pasar utama captagon,” demikian keterangan dalam laporan PBB yang dikutip AFP.
Lonjakan angka eksekusi ini menuai kritik dari kelompok aktivis hak asasi manusia. Mereka menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan agenda Visi 2030 yang diusung Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) untuk menampilkan Arab Saudi sebagai negara yang lebih terbuka dan modern.
Di sisi lain, pemerintah Saudi tengah menggenjot investasi besar-besaran di sektor pariwisata dan olahraga. Kerajaan bahkan bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034, sebagai bagian dari upaya diversifikasi ekonomi agar tidak bergantung pada minyak.
Meski demikian, otoritas Saudi menegaskan bahwa penerapan hukuman mati tetap dianggap sebagai instrumen hukum yang sah untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.