Hajiumrahnews.com – Negara-negara anggota BRICS secara resmi mengadopsi Deklarasi Rio dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada Ahad (07/07). Di bawah kepemimpinan Brasil, deklarasi tersebut menegaskan komitmen kolektif untuk mendorong sistem internasional yang lebih adil, inklusif, dan demokratis melalui reformasi tata kelola global.
Dalam dokumen yang memuat puluhan halaman, BRICS menyerukan pembaruan menyeluruh terhadap sistem internasional yang dinilai belum mencerminkan dinamika dan realitas geopolitik abad ke-21.
“Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk melakukan reformasi dan perbaikan tata kelola global dengan mendorong sistem internasional dan multilateral yang lebih adil, lebih setara, lebih efektif, lebih representatif, dan lebih demokratis,” demikian kutipan dari pernyataan resmi deklarasi.
Salah satu fokus utama dalam dokumen tersebut adalah reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Dewan Keamanan. BRICS mendesak peningkatan representasi negara-negara berkembang, terutama dari kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin, untuk dapat memainkan peran lebih besar dalam urusan global.
Momen bersejarah dalam KTT kali ini adalah penyambutan resmi Indonesia sebagai anggota penuh BRICS. Selain itu, sejumlah negara juga diakui sebagai mitra, termasuk Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Kuba, Nigeria, Malaysia, Thailand, Vietnam, Uganda, dan Uzbekistan.
Selain agenda politik dan tata kelola global, Deklarasi Rio juga mencakup kerja sama di bidang strategis lain. Tiga inisiatif utama yang diadopsi adalah:
Deklarasi Kerangka Kerja Keuangan Iklim BRICS
Deklarasi Tata Kelola Global Kecerdasan Buatan
Kemitraan BRICS untuk Pemberantasan Penyakit yang Ditentukan Secara Sosial
“Inisiatif-inisiatif ini mencerminkan upaya bersama kita untuk mempromosikan solusi yang inklusif dan berkelanjutan atas berbagai masalah global yang mendesak,” tulis para pemimpin BRICS dalam dokumen deklarasi tersebut.
Deklarasi Rio dinilai sebagai langkah strategis BRICS dalam merespons ketimpangan tatanan global serta memperkuat peran negara-negara berkembang dalam menyusun agenda masa depan dunia.