Hajiumrahnews.com — Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu menjalin kerja sama strategis dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pulau Taliabu.
Kolaborasi ini menjadi langkah konkret Pemkab Taliabu dalam memperkuat arah kebijakan kependudukan yang berbasis data, ilmiah, dan berkelanjutan.
Bupati Pulau Taliabu, Sashabilla Widya Mus, menegaskan pentingnya dukungan akademik untuk memastikan kebijakan daerah berjalan di atas landasan ilmiah dan terukur.
“Melalui pendampingan dari FKM UMJ, kami memperoleh gambaran Grand Design Pembangunan Kependudukan yang terarah, terencana, terukur, dan berkelanjutan, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014,” ujar Sashabilla dalam sambutannya di Jakarta, Senin (13/10/2025).
FKM UMJ berperan aktif melalui kajian akademik dan pendampingan teknis, termasuk analisis tren data kependudukan dan sosial ekonomi daerah. Hasil kajian ini menjadi dasar bagi strategi pembangunan kependudukan yang berkeadilan dan partisipatif.
Selain penyusunan dokumen kebijakan, FKM UMJ juga akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelaraskan hasil analisis dengan kebutuhan pembangunan di lapangan.
“Kami tidak hanya menyusun dokumen kebijakan, tetapi juga memastikan implementasi nyata di lapangan. Pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci menumbuhkan kesadaran kolektif dalam membangun keluarga tangguh,” jelas Rektor UMJ, Prof. Dr. Ma’mun Murod, M.Si.
Bupati Sashabilla menambahkan, hasil Grand Design dan Peta Jalan Kependudukan akan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu.
“Tugas utama kami adalah memastikan hasil kajian ini terintegrasi efektif dalam RPJMD agar pembangunan berjalan lebih terukur, partisipatif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Menurutnya, integrasi tersebut diharapkan memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus memastikan kebijakan kependudukan sejalan dengan arah pembangunan nasional.
Prof. Ma’mun Murod menegaskan, kerja sama ini bukan hanya bersifat akademik, tetapi juga pendampingan kemanusiaan yang menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dalam kebijakan keluarga dan sosial.
“Kebijakan keluarga harus berangkat dari nilai masyarakat setempat agar memperkuat ketahanan sosial dan kesejahteraan. Kolaborasi ini memastikan kebijakan daerah memiliki dampak sosial nyata dan terukur,” ungkapnya.
Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoA) antara Pemkab Pulau Taliabu dan UMJ berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 FKM UMJ, Jakarta, dihadiri jajaran pemerintah daerah dan civitas akademika UMJ. Turut hadir Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Taliabu Nurbintang Talaohu, M.Kes, Wakil Rektor III UMJ Prof. Tria Astika, SKM, MKM, Dekan FKM UMJ Dr. Ernyasih, SKM, MKM, serta Wakil Dekan FKM UMJ Dr. Munaya Fauziah, SKM, MKM.
Hadir pula Kaprodi S2 FKM UMJ, Dr. Dewi Purnamawati, SKM, MKM, Pembina Urban Health Centre (UHC) FKM UMJ sekaligus Ketua Tim Penyusun Prof. Dr. dr. Abdul Razak Thaha, MS, Sp.GK, dan Dr. dr. Lucy Widasari, M.Si. Selain itu, kegiatan juga diikuti secara daring oleh perwakilan Universitas Aufa Royhan dan Universitas Hasanuddin Makassar.
Suasana penandatanganan berlangsung hangat dan penuh optimisme, menandai awal sinergi baru antara pemerintah daerah dan dunia akademik.
Kolaborasi Pemkab Pulau Taliabu dan UMJ ini diharapkan menjadi model kemitraan ideal dalam tata kelola pembangunan kependudukan yang berkeadilan, berbasis bukti ilmiah, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.