Hajiumrahnews.com — Eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah mulai memunculkan kekhawatiran terhadap kelangsungan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Situasi geopolitik yang memanas tersebut dinilai dapat memengaruhi berbagai aspek teknis maupun keamanan dalam pelaksanaan ibadah haji bagi jutaan umat Islam dari seluruh dunia.
Kondisi ini sekaligus menjadi ujian bagi proses transisi pengelolaan haji di Indonesia dari Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia yang mulai mengambil peran lebih besar dalam penyelenggaraan haji nasional.
Dalam merespons dinamika tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna memastikan keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama, sekaligus menjaga agar penyelenggaraan ibadah haji tetap dapat berlangsung secara optimal.
Ketua Komisi Nasional Haji, Mustolih Siradj, menilai keputusan terkait keberangkatan jemaah haji Indonesia pada tahun 2026 berada dalam situasi yang sangat kompleks.
Menurutnya, pemerintah memang harus menempatkan keselamatan jemaah sebagai pertimbangan utama. Namun di sisi lain, keputusan pembatalan keberangkatan jemaah juga dapat menimbulkan konsekuensi besar bagi sistem penyelenggaraan haji nasional.
“Keselamatan jemaah itu di atas segala-galanya. Namun, kalau ibadah haji ini sampai dibatalkan atau kita tidak mengirimkan misi haji di tahun 2026 ini, dampak seriusnya adalah penumpukan jumlah antrean jemaah yang akan semakin tak terkendali,” ujar Mustolih.
Indonesia saat ini merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Setiap tahun sekitar 221 ribu jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci. Jika pemberangkatan tersebut dihentikan selama satu musim haji, maka antrean jemaah yang telah menunggu bertahun-tahun berpotensi semakin panjang.
Di beberapa daerah di Indonesia, masa tunggu keberangkatan haji bahkan telah mencapai puluhan tahun. Karena itu, pembatalan satu musim haji dapat menambah beban antrean secara signifikan.
Selain persoalan antrean jemaah, pembatalan keberangkatan haji juga berpotensi menimbulkan dampak finansial yang tidak kecil.
Mustolih menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai komitmen pembayaran kepada penyedia layanan haji di Arab Saudi. Komitmen tersebut mencakup biaya penerbangan, hotel, konsumsi, transportasi, hingga layanan di kawasan Masyair seperti Mina, Arafah, dan Muzdalifah.
Nilai pembayaran tersebut mencapai triliunan rupiah dan sebagian telah disetorkan jauh sebelum musim haji dimulai sebagai bagian dari kontrak layanan.
Karena itu, ia mengingatkan bahwa keputusan pembatalan yang dilakukan secara sepihak dapat menimbulkan persoalan administratif maupun diplomatik.
“Sampai hari ini, Pemerintah Arab Saudi masih menyatakan siap menyelenggarakan ibadah haji. Komunikasi ini yang harus terus dijaga,” tegasnya.
Mustolih menilai keputusan terkait keberangkatan jemaah haji tidak dapat ditentukan hanya oleh satu kementerian saja. Mengingat kompleksitas situasi global saat ini, diperlukan kajian lintas lembaga yang melibatkan berbagai institusi negara.
Menurutnya, peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sangat penting dalam memastikan jalur diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi tetap berjalan dengan baik.
Selain itu, analisis keamanan juga perlu melibatkan lembaga intelijen strategis yang dikoordinasikan oleh Tentara Nasional Indonesia guna membaca secara lebih akurat peta keamanan regional.
Mustolih juga mengingatkan bahwa dalam sejarahnya, penyelenggaraan ibadah haji tetap berlangsung meskipun dunia sedang berada dalam situasi konflik berskala besar.
Ia mencontohkan masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II, ketika berbagai negara terlibat dalam peperangan global tetapi ibadah haji tetap berlangsung.
Hal serupa juga terjadi pada masa Perang Teluk antara Irak dan koalisi internasional, ketika pengiriman jemaah haji dari berbagai negara, termasuk Indonesia, tetap berjalan.
Meski demikian, ia mengakui bahwa dinamika konflik modern memiliki karakter yang berbeda karena melibatkan teknologi militer jarak jauh yang jauh lebih destruktif dibandingkan masa lalu.
“Jika Arab Saudi menyatakan kondisi aman, tugas kita adalah meminta jaminan keamanan penuh, mengingat Indonesia merupakan pengirim jemaah haji terbesar di dunia,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, pemerintah memaparkan tiga skenario mitigasi terkait penyelenggaraan haji 2026.
Skenario pertama adalah jemaah tetap diberangkatkan dengan penguatan protokol keamanan, termasuk kemungkinan pengalihan rute penerbangan serta penyediaan jalur koridor aman bagi jemaah.
Skenario kedua adalah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jemaah, meskipun Arab Saudi tetap membuka penyelenggaraan haji. Dalam kondisi ini, pemerintah harus melakukan negosiasi intensif agar dana layanan yang telah dibayarkan di muka tidak hangus.
Adapun skenario ketiga adalah Arab Saudi secara resmi menutup penyelenggaraan haji apabila situasi keamanan tidak memungkinkan. Jika hal tersebut terjadi, fokus pemerintah Indonesia akan diarahkan pada pengamanan serta pengembalian dana jemaah yang telah disetorkan.