Hajiumrahnews.com — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) menetapkan tiga fokus utama dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 1447 H/2026 M, yakni orientasi layanan jemaah, penguatan tata kelola kelembagaan, serta transformasi digital sebagai penopang pelayanan.
Kebijakan tersebut disampaikan langsung Menteri Haji dan Umrah RI, Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, saat menghadiri Musyawarah Kerja (Muker) ke-2 Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) yang digelar di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Senin (26/1/2026).
Forum ini menjadi momentum strategis bagi Kemenhaj RI yang pada 2026 menjadi tahun pertama secara penuh menyelenggarakan haji reguler pasca pembentukan kementerian baru tersebut.
Gus Irfan menegaskan bahwa fokus pertama Kemenhaj RI adalah menempatkan jemaah sebagai pusat seluruh kebijakan dan program penyelenggaraan haji.
“Layanan jemaah menjadi titik tolak seluruh kebijakan,” ujar Gus Irfan dalam sambutannya.
Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan haji tidak cukup diukur dari aspek administratif semata, melainkan dari pengalaman nyata yang dirasakan langsung oleh jemaah sejak keberangkatan hingga kepulangan ke Tanah Air.
Ia juga menekankan peran strategis asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah, termasuk HIMPUH, sebagai mitra pemerintah dalam memastikan kualitas layanan.
“Penyelenggara umrah dan haji adalah mitra strategis dalam memastikan layanan hadir, sampai, dan dirasakan jemaah,” katanya.
Fokus kedua yang dipaparkan adalah penguatan tata kelola dan kelembagaan, seiring proses konsolidasi Kemenhaj RI dari tingkat pusat hingga daerah.
“Kedua, kita mengadakan konsolidasi Kementerian Haji dan Umrah dari pusat hingga daerah, bersamaan dengan kita menyiapkan haji 2026,” ujar Gus Irfan.
Ia menjelaskan bahwa konsolidasi ini mencakup penyesuaian sumber daya manusia dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah, serta penataan peran dan tanggung jawab yang lebih jelas di seluruh rantai penyelenggaraan.
“Penekanan indikator kinerja yang terukur, dapat dievaluasi, serta pengendalian yang tertib dan akuntabel menjadi perhatian utama,” jelasnya.
Dalam konteks tersebut, Gus Irfan berharap asosiasi penyelenggara, termasuk HIMPUH, dapat menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
“Kepatuhan terhadap regulasi dan tata kelola yang baik adalah fondasi utama kepercayaan publik,” tegasnya.
Fokus ketiga adalah transformasi digital dan penguatan infrastruktur sebagai penopang percepatan layanan haji dan umrah.
Gus Irfan menegaskan bahwa digitalisasi tidak boleh berhenti pada sistem, tetapi harus benar-benar mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada jemaah.
“Transformasi digital harus mempercepat dan mempermudah layanan, itu sudah pasti,” katanya.
Selain itu, Kemenhaj RI juga akan mengoptimalkan fungsi Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) serta asrama haji agar dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, tidak terbatas pada musim haji semata.
“Asrama haji tidak hanya digunakan dua bulan saat musim haji, tetapi sepanjang tahun untuk kegiatan yang memberikan manfaat bagi jemaah,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Irfan turut menyinggung upaya efisiensi pembiayaan haji yang dilakukan pemerintah, tanpa mengorbankan mutu layanan.
“Efisiensi pembiayaan dilakukan tanpa menurunkan kualitas layanan. Tahun lalu kita menurunkan hampir Rp5 juta, tahun ini Rp2 juta,” ungkapnya.
Ia mengakui bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan riyal Arab Saudi masih menjadi tantangan besar dalam penyusunan biaya haji.
Menutup sambutannya, Gus Irfan mengajak seluruh pelaku usaha travel haji dan umrah yang tergabung dalam HIMPUH untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah demi kepentingan jemaah.
“Kami ingin memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Dan saya yakin niat Bapak dan Ibu semua di HIMPUH juga sama,” pungkasnya.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah dan penyelenggara resmi, Kemenhaj RI optimistis penyelenggaraan haji 2026 dapat berjalan lebih profesional, tertib, dan berorientasi pada kenyamanan jemaah.