Hajiumrahnews.com — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) mulai mengambil langkah konkret untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji nasional melalui pemanfaatan beras produksi dalam negeri. Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng Perum Bulog dan Kementerian Pertanian guna mendorong penggunaan sekaligus ekspor beras Indonesia untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji di Arab Saudi.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kemenhaj, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa kemandirian pangan harus menjadi bagian integral dari penyelenggaraan ibadah haji. Selama ini, konsumsi beras jemaah haji masih banyak bergantung pada pasokan negara lain seperti Vietnam dan Thailand.
“Pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat,” ujar Jaenal Effendi dalam rapat koordinasi di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Berdasarkan proyeksi Direktorat Jenderal PE2HU, kebutuhan beras untuk 205.420 jemaah dan petugas haji pada musim haji 1447 H/2026 M diperkirakan mencapai sekitar 3.913 ton. Perhitungan tersebut didasarkan pada asumsi konsumsi 150 gram per porsi untuk 127 kali makan selama masa operasional haji.
Angka tersebut dinilai sebagai potensi besar untuk mendorong perputaran ekonomi nasional, khususnya bagi petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri, apabila seluruh kebutuhan dapat dipenuhi dari produksi nasional.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Ditjen PE2HU menyepakati komitmen bersama dengan Perum Bulog dan Kementerian Pertanian untuk mengupayakan pemanfaatan beras nasional secara optimal. Bulog akan menghitung kebutuhan total beras sekaligus menyiapkan pasokan sesuai standar kualitas yang ditetapkan.
“Termasuk di dalamnya penyediaan beras premium dengan tingkat pecahan maksimal lima persen, sesuai kebutuhan konsumsi jemaah haji,” kata Jaenal.
Sementara itu, Kementerian Pertanian memberikan dukungan dari sisi regulasi dan kebijakan untuk memperlancar proses ekspor beras ke Arab Saudi, termasuk koordinasi lintas kementerian.
Rapat juga membahas tantangan utama berupa daya saing harga beras Indonesia di pasar Arab Saudi. Saat ini, harga beras premium dari sejumlah negara pesaing masih berada di bawah harga beras nasional, sehingga diperlukan fasilitasi dan dukungan kebijakan agar produk Indonesia tetap kompetitif.
Jaenal menilai kondisi swasembada beras yang tengah dicapai Indonesia merupakan momentum strategis. “Selama ini tantangan utama adalah faktor harga. Namun, dengan penguatan ekosistem ekonomi haji, kami optimistis beras nasional dapat memiliki daya saing yang kuat,” ujarnya.
Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU, Tri Hidayatno, menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun legacy baru penyelenggaraan haji Indonesia.
“Melalui sinergi ini, kami menjembatani agar perputaran ekonomi haji yang nilainya sangat besar dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan produsen di tanah air,” jelas Tri.
Dengan perencanaan yang dimulai sejak dini, Kemenhaj optimistis pada musim haji mendatang jemaah Indonesia dapat menikmati konsumsi nasi dari beras produksi petani sendiri. Langkah ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga menegaskan bahwa penyelenggaraan haji menjadi instrumen strategis pembangunan ekonomi umat dan bangsa.