Hajiumrahnews.com — Komite Pengembangan Industri Halal dan Ekosistem Haji Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (DPP IAEI) menyiapkan empat program strategis untuk periode 2026–2030 guna memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dan ekonomi haji dunia. Pemaparan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bidang VIII IAEI di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Ketua Komite Pengembangan Industri Halal dan Ekosistem Haji DPP IAEI Muhammad Hasan Gaido menegaskan bahwa program yang dirancang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi diarahkan agar memberikan dampak ekonomi nyata bagi pelaku usaha, jamaah, serta negara.
“IAEI ingin hadir secara konkret, menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah, dunia usaha, dan kekuatan akademik,” ujar Hasan.
Program pertama difokuskan pada penguatan industri halal nasional di berbagai sektor, mulai dari restoran dan hotel, kawasan wisata halal, fashion muslim, farmasi, hingga sektor pendukung lainnya.
Menurut Gaido, sertifikasi halal tidak boleh berhenti sebagai kewajiban administratif, melainkan harus menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan skala usaha.
“Sertifikasi halal harus menjadi pintu masuk naik kelas, dari UMKM ke menengah, dari menengah ke besar, bahkan menuju perusahaan terbuka,” kata dia.
Target jangka panjang dari program ini adalah melahirkan pelaku industri halal yang mampu melantai di bursa (IPO), sehingga keberadaan IAEI benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas dan dunia usaha.
Program kedua diarahkan untuk mendorong pelaku industri halal nasional agar mampu bersaing di pasar internasional. IAEI menargetkan pelaku usaha halal Indonesia tidak hanya menguasai pasar domestik, tetapi juga tampil sebagai eksportir utama produk halal global.
Gaido menyebut, industri halal Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi game changer sekaligus penyumbang devisa negara.
“Kita ingin produk halal Indonesia hadir kuat di pasar global dan memberi kontribusi langsung terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.
Program ini selaras dengan kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan didukung oleh tim negosiasi ekonomi nasional yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta jajaran pengurus IAEI.
Program ketiga menitikberatkan pada optimalisasi potensi ekonomi dari penyelenggaraan haji dan umrah dalam negeri. Setiap tahun, Indonesia memberangkatkan sekitar 221.000 jamaah haji dan hampir 2 juta jamaah umrah.
Gaido menilai, kebutuhan jamaah selama proses ibadah—mulai dari perlengkapan, layanan keuangan syariah, teknologi, hingga kesehatan—harus menjadi ruang tumbuh bagi UMKM dan pengusaha nasional.
“Ekosistem haji dan umrah harus menjadi penggerak ekonomi nasional dengan semangat cinta produk dalam negeri,” tegasnya.
Program keempat diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi haji dan umrah di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Berbagai kebutuhan jamaah, seperti makanan dan minuman, transportasi, perhotelan, layanan kesehatan, hingga sistem keuangan syariah, didorong untuk dipenuhi melalui ekspor produk dan jasa Indonesia.
Program ini juga terintegrasi dengan pengembangan Kampung Haji Indonesia dan inisiatif Danantara Indonesia, dengan prinsip pemanfaatan produk, fasilitas, serta sumber daya manusia profesional asal Indonesia.
“Dengan sinergi yang kuat, Indonesia bisa menjadi sentral ekonomi syariah dunia sekaligus kiblat industri halal global,” ujar Hasan optimistis.