Hajiumrahnews.com — Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan tidak ada praktik kecurangan dalam proses tender penyedia layanan haji tahun 2026 M/1447 H.
Dahnil menyebut tudingan adanya “permainan” dalam tender syarikah pelayanan haji merupakan fitnah dan hoaks yang disebarkan oleh pihak yang kalah dalam proses seleksi.
“Rakeen dan Al Bait disebut jelek pelaksanaannya di 2024 dan 2025. Padahal, mereka tidak ikut pada 2024. Multisyarikah baru dilakukan tahun 2025,” ujar Dahnil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, dua perusahaan yang memenangkan tender — Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Al Bait Guests — telah melalui seleksi resmi dan tidak terlibat dalam pelayanan haji sebelumnya.
Dahnil menilai isu yang beredar hanya upaya framing negatif dari kelompok yang tidak lolos seleksi.
Wamenhaj menegaskan seluruh proses tender dilakukan secara transparan, sesuai aturan, dan terbuka untuk audit hukum.
Ia bahkan menantang pihak yang menuduh adanya permainan untuk melapor kepada aparat penegak hukum bila memiliki bukti konkret.
“Kalau memang ada temuan yang faktual, laporkan. Jangan gunakan media untuk framing pesanan pihak yang gagal berkompetisi. Komitmen kami adalah memastikan proses bersih dan transparan,” tegasnya.
Dahnil juga mengaku sempat dihubungi beberapa pihak yang berharap diloloskan dalam proses tender, namun semua permintaan itu diabaikan.
“Ada yang kontak saya, ada yang kontak Gus Irfan agar syarikahnya dipilih. Semua kami abaikan. Jangan manfaatkan isu untuk menegasikan kepentingan jemaah,” katanya dengan nada kesal.
Isu dugaan penyimpangan tender mencuat setelah sejumlah media menyoroti pemenang tender syarikah 2026, yakni Rakeen dan Al Bait Guests.
Dua perusahaan ini disebut menggantikan beberapa operator lama dan menurunkan harga penawaran hingga 2.200 riyal, lebih rendah dibanding pesaing utama seperti Almasia.
Namun, sejumlah laporan menyebut proses penentuan pemenang tender diwarnai intervensi pihak luar, termasuk dugaan komunikasi antara pejabat kementerian dan anggota legislatif.
Informasi itu kemudian berkembang di media, menuding adanya praktik “kongkalikong” dalam proses seleksi.
Dahnil membantah keras tudingan tersebut dan menyebut seluruh proses dilakukan di bawah pengawasan internal dan hukum Saudi maupun Indonesia.
“Kita tidak boleh menuduh tanpa dasar. Kalau ada inisial nama atau pejabat yang terlibat, silakan lapor ke KPK, jangan lempar fitnah,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Masyarakat Pemerhati Haji, Nu’man Fauzi, telah melaporkan dugaan penyimpangan tender ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 Oktober 2025.
Ia menilai sejumlah perusahaan yang memenangkan tender tahun 2026 masih berasal dari kelompok penyedia layanan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, hanya berganti nama.
“Tata kelola dari masa Kementerian Agama hingga kini belum berubah. Perusahaan yang sama tetap dipilih tanpa evaluasi mendalam,” ujar Nu’man.
Namun, pihak Kementerian Haji menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan seluruh peserta tender telah diverifikasi secara administratif dan lapangan.
Al Bait Guests dikenal sebagai mitra resmi platform Nusuk, sistem digital Saudi yang digunakan untuk pendaftaran dan pembelian paket haji.
Sementara Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company memiliki rekam jejak panjang dalam penyediaan layanan logistik dan perhotelan bagi jemaah dari berbagai negara Timur Tengah.
Meski begitu, sejumlah laporan pada 2024–2025 menyebut masalah fasilitas pada layanan haji plus, seperti tenda berlebih kapasitas, keterlambatan transportasi, dan antrean toilet.
Dahnil menegaskan bahwa kasus tersebut tidak berkaitan dengan pelaksanaan haji reguler Indonesia dan telah dievaluasi secara menyeluruh.
Dahnil menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen menjaga integritas penyelenggaraan haji 2026.
Ia menolak keras segala bentuk fitnah yang dapat mencoreng citra pelayanan haji Indonesia di mata dunia.
“Kami hanya ingin memastikan jemaah haji Indonesia mendapat pelayanan terbaik. Tidak ada permainan. Semua transparan. Semua diaudit. Itu komitmen saya dan Pak Menteri,” pungkasnya.