Hajiumrahnews.com — Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta meresmikan Pusat Studi Haji dan Umrah melalui seminar nasional bertema “Tata Kelola Komunikasi Publik dalam Pengelolaan Haji dan Umrah” di Auditorium Aqib Suminto, Rabu (3/12/2025). Kegiatan ini dihadiri Rektor, jajaran dekanat, Wakil Menteri Haji, Rektor Al-Azhar, serta Komdigi.
Rektor UIN Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar M.A., Ph.D., menyampaikan apresiasinya atas berdirinya pusat kajian tersebut dan berharap sinergi akademik dapat mendukung penyelenggaraan haji 2026.
“Selamat, sukses selalu. Semoga ini menjadi kebersamaan Pak Wamen untuk kita sukses berhaji di 2026,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa perjalanan penyelenggaraan haji selalu menyertakan evaluasi dan tantangan. Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi diyakini dapat memperkuat kualitas layanan.
“Mudah-mudahan di 2026 ini lancar karena kolaborasi Pak Wamen dengan civitas akademika, UIN dan perguruan tinggi lainnya. Apalagi ini agenda kita semua untuk menyukseskan program Pak Prabowo tentang haji ramah dan berkeadilan,” tambahnya.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak S.Ak., M.PKP., dalam sambutannya menegaskan perlunya pengembangan pusat kajian haji di lingkungan kampus.
“Saya mendorong ada Pusat Kajian Haji. Semua kampus itu mendorong literasi perhajian,” ucapnya.
Ia menyoroti minimnya literatur dan riset tentang perhajian, khususnya dari perspektif komunikasi publik.
“Literatur perhajian Indonesia itu tidak banyak. Literasi perhajian untuk publik kita itu juga tidak banyak,” tuturnya.
Dalam paparannya, Wamen Haji menyinggung adanya asimetri informasi dalam ekosistem penyelenggaraan haji. Menurutnya, pelaku internal memiliki akses informasi yang sangat lengkap, sementara publik dan akademisi tidak mendapatkan data yang memadai.
“Orang-orang yang ada di ekosistem perhajian punya informasi yang sangat lengkap tentang haji, tapi publik bahkan para intelektual di luar ekosistem ekonomi haji itu tidak punya informasi lengkap,” jelasnya.
Kondisi ini, menurutnya, perlu diatasi melalui peningkatan riset, kajian akademik, serta keterbukaan data.
Dahnil juga menyoroti bahwa pasar haji selama ini dikenal sebagai pasar tertutup. Pemerintah, kata dia, berupaya mendorong ekosistem yang lebih terbuka dan transparan.
“Ketika Presiden Prabowo menjabat, kemudian saya dan kawan-kawan Kementerian Haji ini berusaha menjadikan open market,” ungkapnya.
Pusat Studi Haji dan Umrah yang diluncurkan UIN Jakarta diharapkan menjadi motor akademik dalam menyokong keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas layanan kepada jemaah.