Hajiumrahnews.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan instruksi tegas kepada Badan Penyelenggara (BP) Haji untuk membongkar dan membersihkan praktik kartel yang selama ini menguasai penyelenggaraan ibadah haji. Perintah ini diungkapkan langsung oleh Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam forum diskusi bertajuk "Membedah Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji" yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS di DPR RI, Selasa (15/7/2025).
“Saya sampaikan kepada Presiden, ‘Pak, ini ada kartel di perhajian kita’. Beliau langsung jawab, ‘Udah, kau babat saja!’,” kata Dahnil, menirukan arahan Presiden.
Dahnil menyebutkan, laporan tersebut disampaikan setelah ia mendalami praktik-praktik manipulatif dalam penyelenggaraan haji tahun 2025. Presiden Prabowo, lanjut Dahnil, sangat menaruh perhatian terhadap pentingnya integritas dan transparansi dalam tata kelola ibadah haji, serta menginginkan agar praktik korup dan manipulatif segera diberantas.
“Concern Presiden itu ingin memastikan penyelenggaraan haji bersih dari praktik manipulasi, korupsi, dan sebagainya,” tegas Dahnil.
Menurut Dahnil, instruksi Presiden itu sekaligus menjadi pengingat bahwa semewah dan secanggih apa pun sistem dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibangun, semua akan sia-sia jika tidak disertai dengan integritas pelaksana di lapangan.
“Wajah utama BP Haji adalah integritas. Kalau itu tidak ada, maka SOP sebagus apa pun tak akan berarti,” ucapnya.
Lebih lanjut, Dahnil mengungkap masih banyak praktik penyimpangan yang terjadi, termasuk pemalsuan dokumen pernikahan untuk memanipulasi status mahram demi mengisi sisa kuota haji.
“Ada yang belum menikah tapi buat surat nikah palsu supaya bisa ikut. Bahkan, KTP, paspor, semua bisa dipalsukan. Ini fakta lapangan yang saya dapat langsung dari petugas kita,” beber Dahnil.
Upaya Presiden Prabowo untuk membersihkan sistem haji dari kartel adalah bagian dari visi reformasi menyeluruh yang sedang dijalankan oleh pemerintah. BP Haji sebagai lembaga yang baru dibentuk diharapkan menjadi garda terdepan dalam menegakkan prinsip integritas, keadilan, dan pelayanan prima bagi seluruh jemaah haji Indonesia.
“Kita tidak hanya bicara soal kuota dan logistik, tapi juga tentang menjaga marwah ibadah. Jangan sampai ibadah suci ini tercemari oleh kepentingan bisnis yang kotor,” tutup Dahnil.
Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintahan Prabowo dalam menciptakan tata kelola haji yang bersih dan bermartabat, demi kepentingan jutaan umat Muslim Indonesia yang menanti giliran menunaikan rukun Islam kelima dengan aman dan khusyuk.