Hajiumrahnews.com, Jakarta – Masa depan pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 2026 masih menunggu kejelasan regulasi. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI, Prof. Hilman Latief menegaskan, hingga saat ini Kemenag masih menjadi pihak yang membentuk PPIH, namun perubahan bisa terjadi jika Undang-Undang Badan Pelaksana Haji (BPH) rampung disahkan.

“Sampai hari ini memang masih di Kemenag. Mungkin kalau regulasinya sudah selesai, PPIH-nya yang membentuk apakah dari badan atau masih Kemenag. Nah itu yang tunggu,” ujar Prof. Hilman usai menghadiri Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi Makassar, di Takalar, Sulsel, Senin (21/7/2025).

Menurutnya, pembentukan PPIH 2026 paling lambat dimulai pada Agustus 2025 mengingat padatnya proses persiapan haji. Namun hingga kini, kepastian siapa yang berwenang membentuknya masih menunggu regulasi yang tengah digodok oleh Komisi VIII DPR RI.

“Mulai Agustus besok tetap persiapan harus dilakukan sejak dini. Nah ini persoalannya,” kata Prof. Hilman.

Prof. Hilman menekankan bahwa pelaksanaan ibadah haji tidak bisa dilakukan hanya oleh satu lembaga. Ia mencontohkan pentingnya keterlibatan Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, Kementerian Kesehatan, KKP, dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, siapapun yang kelak berwenang membentuk PPIH, sinergi dan kolaborasi antarinstansi tetap menjadi fondasi utama.

“Pelaksanaan haji itu tidak bisa sendirian. Semuanya harus merupakan kolaborasi agar prosesnya sukses,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Hilman juga mengapresiasi peningkatan layanan haji di Embarkasi Makassar tahun ini. Menurutnya, layanan transportasi udara berjalan lancar, berbeda dari tahun sebelumnya yang sempat mengalami insiden kerusakan mesin pesawat dan keterlambatan.

“Alhamdulillah banyak peningkatan, baik untuk layanan di Asrama Embarkasi maupun untuk penerbangan. Tahun ini kita tidak mendapat laporan signifikan soal keterlambatan penerbangan,” ujarnya.

Namun demikian, aspek kesehatan jemaah menjadi sorotan. Pada pelaksanaan haji 2025, tercatat sebanyak 40 jemaah wafat dari Embarkasi Makassar. Hilman meminta agar kerja sama antara PPIH, Kementerian Kesehatan, dan KKP diperkuat, khususnya dalam memastikan jamaah yang berangkat masuk kategori istitoah optimal.

“Kita harapkan di tahun-tahun mendatang upaya untuk mengurangi tingkat wafatnya jamaah bisa lebih efektif,” ucapnya.

Ketua PPIH Embarkasi Makassar, Ali Yafid, turut menyampaikan rasa syukur atas kelancaran operasional haji tahun ini. Ia menyebut keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antarseluruh unsur yang terlibat.

“Ini berkat kerja sama yang baik antar semua unit dalam penyelenggaraan operasional ibadah haji Embarkasi Makassar,” ujarnya.