Hajiumrahnews.com, Jakarta – Kasus dugaan korupsi distribusi kuota haji tahun 2024 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyeret nama Ustaz Khalid Basalamah. Pemilik Uhud Tour sekaligus Ketua Umum Asosiasi Mutiara Haji itu dimintai keterangan sebagai saksi, setelah jamaahnya tercatat berangkat melalui jalur kuota haji khusus.

Dalam sebuah podcast di channel YouTube Kasisolusi, Sabtu (13/09), Ustaz Khalid menjelaskan kronologi panjang yang menjerat dirinya. Menurutnya, sejak awal jamaah yang ia dampingi telah menyiapkan keberangkatan lewat visa furoda dengan seluruh biaya perjalanan sudah dilunasi. Namun, muncul tawaran dari PT Muhibbah melalui Ibnu Masud yang mengaku memiliki akses ke kuota tambahan 2.000 orang.

Tawaran itu semakin menarik karena disebutkan jamaah bisa menempati maktab VIP yang lebih dekat dengan Jamarat. Dengan syarat, jamaah harus membayar USD 4.500 (sekitar Rp73,8 juta) per orang di luar biaya maktab. “Awalnya dijelaskan ini resmi, bahkan ditunjukkan selembaran maktab VIP di zona dekat Jamarat. Karena itu kami anggap sah dan tidak melanggar aturan,” ujar Khalid.

Namun, realitas di lapangan jauh dari janji. Maktab yang dijanjikan berubah dari nomor 111 menjadi 115, bahkan tenda jamaah sudah dipakai pihak lain. Selain itu, terungkap bahwa visa kuota sebenarnya gratis, meski jamaah tetap diminta membayar mahal. Bahkan, 37 jamaah dipungut tambahan USD 1.000 agar visa mereka segera diproses.

Dari total 118 jamaah, dana yang terhimpun mencapai USD 4.500 × 118 ditambah USD 37.000, atau sekitar Rp607 juta. Uang ini akhirnya diserahkan kembali ke KPK sebagai barang bukti. Khalid menegaskan dirinya tidak pernah tahu bahwa visa kuota haji khusus tidak dipungut biaya. “Selama ini yang kami pahami, baik umrah maupun furoda selalu berbayar. Karena itu kami posisikan diri sebagai korban, bukan pelaku,” tegasnya.

Keterangan ini kini menjadi bagian dari penyelidikan KPK, yang tengah menelusuri dugaan penyimpangan dalam distribusi tambahan 20 ribu kuota haji tahun 2024.