Hajiumrahnews.com — Konflik bersenjata yang memanas di kawasan Timur Tengah mulai berdampak langsung pada perjalanan jamaah umrah asal Indonesia. Penutupan sejumlah ruang udara internasional memicu gangguan jadwal penerbangan serta potensi kerugian finansial bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).
Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia bergerak cepat melakukan koordinasi diplomatik dengan pemerintah Arab Saudi serta maskapai nasional Garuda Indonesia guna memitigasi dampak krisis tersebut.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa pemerintah berupaya melindungi kepentingan jamaah dan pelaku industri umrah yang terdampak langsung oleh situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Menurut Dahnil, dampak konflik tersebut terutama dirasakan oleh travel umrah yang telah lebih dulu melakukan pembayaran pemesanan hotel dan tiket pesawat jauh sebelum situasi keamanan memburuk.
“Pasti pihak travel mengalami beberapa kerugian karena mereka sudah pesan hotel, tiket pesawat, dan sebagainya. Kondisi ini tidak bisa diprediksi sebelumnya,” ujar Dahnil di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah melakukan komunikasi dengan otoritas Arab Saudi, khususnya Kementerian Pariwisata setempat, untuk mencari solusi terkait pemesanan hotel jamaah.
Upaya tersebut diarahkan untuk memperoleh relaksasi atau keringanan dari pihak hotel di Arab Saudi bagi jamaah yang keberangkatannya tertunda atau batal akibat situasi konflik.
Langkah ini dinilai penting karena sebagian besar PPIU telah melunasi biaya akomodasi jauh sebelum jadwal keberangkatan jamaah.
“Pemerintah akan berupaya meminta relaksasi hotel kepada otoritas terkait di Arab Saudi agar travel tidak menanggung kerugian terlalu besar,” kata Dahnil.
Selain persoalan akomodasi, pemerintah juga melakukan komunikasi langsung dengan maskapai nasional Garuda Indonesia untuk menyediakan alternatif penerbangan bagi jamaah yang terdampak.
Kemenhaj meminta agar maskapai tersebut dapat membantu menyediakan tiket pengganti dengan harga yang lebih terjangkau, khususnya bagi jamaah yang sebelumnya menggunakan maskapai asing dengan rute transit.
“Saya sampaikan supaya Garuda bisa menyediakan pengangkutan pengganti untuk jamaah umrah kita yang refund dari maskapai asing. Tapi harganya harus lebih ekonomis,” tegas Dahnil.
Kebijakan ini diharapkan dapat membantu jamaah yang telah menerima pengembalian dana (refund) dari maskapai asing namun masih membutuhkan penerbangan untuk kembali ke Indonesia.
Eskalasi keamanan di kawasan Timur Tengah menyebabkan sejumlah negara menutup ruang udara mereka. Situasi ini memutus jalur penerbangan transit yang sebelumnya menjadi rute utama bagi sebagian jamaah umrah.
Dampak paling terasa dialami oleh jamaah yang menggunakan maskapai internasional dengan skema transit di beberapa negara sebelum menuju atau kembali dari Arab Saudi.
Kondisi tersebut membuat jadwal penerbangan menjadi tidak menentu dan mempersulit proses kepulangan jamaah yang masih berada di Tanah Suci.
Saat ini, penerbangan langsung menuju Indonesia masih dilayani oleh beberapa maskapai seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines. Namun tingginya harga tiket direct flight menjadi tantangan baru bagi jamaah.
Pemerintah berharap koordinasi dengan maskapai nasional dapat menghadirkan solusi yang lebih terjangkau sehingga jamaah dapat kembali ke Tanah Air secara bertahap tanpa menimbulkan beban tambahan bagi travel maupun jamaah.