Hajiumrahnews.com — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) memperkuat koordinasi dengan perwakilan diplomatik Indonesia di Arab Saudi dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Langkah tersebut diwujudkan melalui pembentukan Task Force Bersama yang melibatkan Kemenhaj RI, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh, serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.
Keputusan pembentukan Task Force dihasilkan dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Urusan Haji Jeddah. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan maskapai nasional, mitra penyelenggara layanan jemaah, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk memastikan penyelenggaraan haji tahun depan berlangsung lebih terintegrasi dan responsif terhadap dinamika di lapangan.
“Alhamdulillah, hari ini kita berkoordinasi dengan KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, dan berbagai pihak terkait penyelenggaraan haji, termasuk Garuda Indonesia. Kita menyepakati pembentukan Task Force bersama, sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat,” ujar Irfan Yusuf dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (9/11/2025).
Task Force Bersama ini akan berfungsi sebagai platform koordinasi terpadu yang menghubungkan Kemenhaj RI dengan perwakilan diplomatik dan mitra strategis di Arab Saudi, seperti penyedia layanan akomodasi, katering, transportasi udara, dan otoritas lokal terkait.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan diplomasi layanan haji yang dikembangkan sejak transformasi kelembagaan penyelenggaraan haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, menyambut baik inisiatif tersebut dan menilai kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci peningkatan kualitas layanan bagi jemaah.
“Penguatan koordinasi ini menunjukkan bahwa perlindungan jemaah dan kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab bersama. Kolaborasi lintas institusi ini menjadi bentuk ikhtiar yang terarah dan berkelanjutan,” ujar Dubes Abdul Aziz.
Dalam rapat koordinasi itu juga dibahas berbagai aspek teknis penyelenggaraan, mulai dari kesiapan transportasi udara, pemenuhan layanan konsumsi dan akomodasi, hingga integrasi sistem data pergerakan jemaah melalui platform digital Kemenhaj yang akan diselaraskan dengan sistem milik otoritas Saudi.
Kemenhaj RI menegaskan bahwa Task Force Bersama ini tidak bersifat sementara, melainkan akan bekerja secara berkelanjutan sejak tahap persiapan hingga kepulangan jemaah ke Tanah Air.
“Prinsipnya adalah kerja cepat, terukur, dan terhubung. Kemenhaj, KBRI, dan KJRI adalah satu kesatuan dalam diplomasi pelayanan umat,” kata Irfan Yusuf.
Pembentukan Task Force ini menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola haji Indonesia yang lebih modern, terkoordinasi, dan berorientasi pada peningkatan kenyamanan jemaah. Melalui sinergi lintas lembaga, pemerintah berupaya memastikan seluruh layanan haji 2026 berjalan optimal, efisien, dan memberikan pengalaman ibadah yang lebih baik bagi jamaah Indonesia di Tanah Suci.