Hajiumrahnews.com – Kementerian Agama menyatakan komitmennya untuk mendukung Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dalam menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Dukungan tersebut difokuskan pada penyusunan dan penguatan basis data yang akurat sebagai fondasi layanan haji yang lebih baik dan tertib.
Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Prof. Hilman Latief, dalam diskusi kelompok terpumpun bertajuk "Membedah Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji" di Jakarta, Selasa (15/7/2025).
"Ini (Kemenag) bersama BP Haji sedang menyiapkan untuk 1447 Hijriah (2026 M), mudah-mudahan kita siapkan data yang baik," ungkap Hilman.
Menurutnya, keberadaan data yang solid sangat penting dalam berbagai aspek pelaksanaan ibadah haji, mulai dari pelunasan biaya, pengelolaan antrean, hingga menghindari kendala teknis saat keberangkatan jemaah ke Tanah Suci.
Antisipasi Kuota Tak Terpakai
Dalam forum tersebut, Hilman juga menyoroti persoalan kuota haji yang tidak terpakai. Ia mengusulkan agar dilakukan revisi Undang-Undang Haji demi mengatur penggunaan sisa kuota secara lebih adil dan terstruktur.
"Kita belajar betul dari tahun lalu bahwa orang yang melunasi belakangan, tidak bisa dengan begitu mudah bergabung dengan orang yang melunasi di depan," tegasnya.
Ia menambahkan, apabila sisa kuota haji memang tetap harus diisi, maka jemaah pengganti sebaiknya tidak memperoleh nilai manfaat dana haji yang setara dengan mereka yang telah berada dalam antrean sesuai regulasi.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga keadilan, mencegah praktik-praktik yang menimbulkan kecemburuan sosial, dan menghindari potensi temuan audit terkait penyalahgunaan kuota.
Peralihan Penyelenggaraan Haji ke BP Haji
Sebagaimana diketahui, mulai tahun 2026, seluruh operasional penyelenggaraan haji secara penuh akan dialihkan dari Kementerian Agama kepada BP Haji. Hal ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antar-lembaga demi mewujudkan layanan haji yang profesional, efisien, dan akuntabel.
Kemenag dan BP Haji kini tengah berpacu dalam menyiapkan infrastruktur data dan kebijakan teknis agar masa transisi menuju penyelenggaraan haji 2026 berlangsung lancar tanpa mengorbankan kepentingan jamaah.