Hajiumrahnews.com – Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan proses transisi kewenangan layanan perhajian dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan tuntas pada November 2025.
Keterangan ini disampaikan Dahnil menanggapi belum terbentuknya satuan kerja dan penugasan pegawai Kementerian Haji di tingkat daerah, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Karena itu, sementara ini layanan haji masih dijalankan oleh Kementerian Agama.
“November ini semuanya tuntas. Semua yang di bidang haji akan pindah ke Kementerian Haji setelah di-assessment,” ujar Dahnil saat dihubungi Republika, Kamis (6/11/2025).
Ia menegaskan, transisi ini tidak akan mengganggu tahapan persiapan penyelenggaraan haji 2026 yang segera dimulai. Menurutnya, koordinasi antara dua kementerian berjalan baik untuk memastikan pelayanan jamaah tetap optimal.
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, Zamroni Aziz, menyampaikan bahwa otoritas layanan perhajian di lapangan masih dilakukan oleh Kemenag setempat. Kondisi tersebut terjadi karena Kementerian Haji dan Umrah belum memiliki struktur dan pegawai di daerah.
“Provinsi maupun di kabupaten, karena belum ada pegawainya, belum ada satkernya, tentu ini menjadi tanggung jawab kita. Bukan soal kementerian yang berbeda, tetapi ini adalah bentuk layanan untuk masyarakat,” ujar Zamroni di Mataram, Rabu (5/11/2025).
Zamroni menjelaskan, mekanisme peralihan sumber daya manusia berbeda dengan peralihan aset. Dalam undang-undang disebutkan, aset yang bersumber dari dana haji otomatis dialihkan ke Kementerian Haji, sedangkan pengalihan SDM bersifat opsional dan dapat dilakukan secara bertahap.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, memastikan proses peralihan aset dan kewenangan kepada Kementerian Haji dan Umrah berjalan lancar. Ia menegaskan komitmen kedua kementerian untuk memastikan transisi berlangsung tanpa kendala.
“Insya Allah tidak ada kendala yang signifikan. Secara teknis kami pastikan tidak ada hambatan karena kita semua memiliki komitmen yang sama. Kemenag sepenuhnya mendukung Kementerian Haji dan transisi ini harus disukseskan,” ujar Kamaruddin di Jakarta, Sabtu.
Dengan demikian, masa transisi yang tengah berjalan menjadi tahap penting dalam penataan ulang tata kelola perhajian nasional. Pemerintah menargetkan integrasi kelembagaan antara Kemenag dan Kemenhaj dapat memperkuat efisiensi, transparansi, serta peningkatan layanan bagi jamaah haji Indonesia.