Hajiumrahnews.com — Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) menyoroti dua isu utama dalam penyelenggaraan haji khusus 2026, yaitu kepastian jadwal pelunasan serta rencana perubahan skema lunas tunda-ganti berbasis Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Kedua isu dianggap krusial karena berpotensi berdampak langsung pada penyelenggara dan jemaah.
Dalam laporan HIMPUH News, pelaku usaha haji-umrah Asrul Azis Taba menilai pemerintah belum memberikan kejelasan terkait pelunasan haji khusus, berbeda dari haji reguler yang sudah memasuki tahap pelunasan. “Haji reguler sudah masuk tahap pelunasan. Tetapi untuk haji khusus, jadwal pelunasannya belum dibahas. Padahal kita sudah mulai menghadapi tenggat pembayaran layanan di Arab Saudi,” ujar Hilman membacakan penyampaian Asrul.
Menurut HIMPUH, ketidakpastian jadwal pelunasan berpotensi membebani PIHK yang harus menyiapkan pembayaran layanan ke penyedia di Arab Saudi melalui sistem Armuzna (user). Harmonisasi jadwal pembayaran dinilai penting untuk menjaga kelancaran operasional penyelenggaraan.
“Hal ini harus segera disinkronkan agar tidak membebani penyelenggara maupun jemaah,” tegas Hilman.
Selain pelunasan, HIMPUH menyoroti langkah pemerintah yang berencana menghapus skema lunas tunda-ganti berbasis PIHK dan menggantinya dengan sistem urut kacang nasional. Menurut asosiasi, kebijakan tersebut berpotensi mengganggu keseimbangan distribusi jemaah antar-PIHK serta menimbulkan masalah teknis dalam sistem pengguna layanan haji.
Hilman menyebut skema baru itu dapat mengacaukan perolehan jemaah bagi banyak PIHK. “Kalau diganti ke urut kacang nasional, perolehan jemaah PIHK bisa berubah drastis. Ini berpotensi membuat sistem ruwet dan berdampak pada para pengguna layanan,” jelasnya.
Ia mencontohkan risiko yang pernah terjadi saat penyelenggaraan haji reguler 2025, ketika sejumlah jemaah terpisah dari pasangan atau rombongan akibat distribusi kuota yang tidak sinkron. Menurutnya, kondisi itu perlu menjadi pelajaran bagi pemerintah agar tidak mengulang kesalahan serupa di penyelenggaraan haji khusus.
“Sepertinya hal ini belum dipahami sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umrah,” tambah Hilman.
HIMPUH menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam merancang sistem penyelenggaraan haji khusus yang lebih tertata dan efektif. Organisasi menilai koordinasi yang lebih erat menjadi kunci agar kebijakan baru tidak menimbulkan kerumitan tambahan di lapangan.
“Pada prinsipnya, pemerintah dan asosiasi harus berkolaborasi lebih erat. Kita ingin penyelenggaraan haji semakin tertata, efektif, dan tidak menimbulkan keruwetan baru,” tutup Hilman.