Hajiumrahnews.com, Jakarta – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dari upaya memperbaiki tata kelola haji meskipun mendapat tekanan dari pihak berkepentingan. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor BP Haji, Jakarta Pusat, Rabu malam (11/6/2025), menanggapi sejumlah kritik dan tekanan terkait evaluasi haji 2025.
Dahnil mengungkapkan bahwa kritiknya atas berbagai persoalan teknis—mulai dari layanan, logistik, hingga keselamatan jamaah—memicu kemarahan dari sejumlah pihak yang berkepentingan dengan “status quo” pengelolaan haji. Ia bahkan harus menghadapi sindiran agar tidak terlalu keras dalam mengkritisi sistem. Namun ia menegaskan bahwa komitmennya untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang profesional dan transparan tetap utuh
“Banyak pihak mengingatkan saya, jangan terlalu kenceng-kenceng koreksi masalah haji, banyak status quo yang kuat kepanasan, dan bisa melakukan fight back,” ujar Dahnil, mengutip unggahannya di Instagram
Dahnil menegaskan bahwa kariernya dibentuk melalui tradisi perjuangan, baik saat aktif di dunia kampus, organisasi, maupun politik. Ia mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi mandat jelas: bangun pengelolaan haji yang lebih baik dan bersih dari praktik yang tidak sehat.
“Saya lahir dari tradisi gerakan yang panjang... saat ini diminta Presiden untuk jangan ragu lawan kartel yang menghambat perbaikan dalam pemerintahan yang beliau pimpin,” tulis Dahnil di media sosial
Disadari Dahnil, tindakan kritis semacam ini rentan menimbulkan konsekuensi—mulai dari tekanan politis hingga serangan balik dari aktor-aktor mapan dalam sistem. Namun, ia berpendapat bahwa keberanian untuk berdemokrasi dengan prinsip tidak korup, kolusi, dan nepotisme adalah bagian dari tanggung jawabnya terhadap jamaah dan amanat negara.
“InsyaAllah saya tetap maju, apa pun konsekuensinya. Dan, pengelolaan haji yang diamanahkan Presiden harus lebih baik tahun depan serta bersih pengelolaannya,” tambah Dahnil
Pernyataan ini muncul pada saat penyelenggaraan haji 2025 menuai kritik publik terkait sejumlah masalah teknis. Jemaah menghadapi hambatan distribusi makanan, antrean transportasi yang kacau, serta penanganan logistik tanggap darurat yang belum optimal. Tekanan internal dan eksternal terhadap BP Haji pun semakin menguat, yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap model pengelolaan dan pelayanan.
Namun, Dahnil menegaskan bahwa niatnya adalah untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan haji secara sistemik. Ia mengajak agar semua stakeholders—pemerintah, penyelenggara, hingga publik—melakukan introspeksi dan berkontribusi bersama menuju perbaikan.