Hajiumrahnews.com, Jakarta — Pasca-deklarasi dan pembentukan kepengurusan, ASTAGATRA RI (Asosiasi Ekosistem Pariwisata Penyelenggara Travel Umrah Haji Republik Indonesia) menegaskan langkah strategis berikutnya: menjadi poros utama ekosistem syariah nasional yang menghubungkan dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat.
Dipimpin oleh Ketua Umum Rizky Sembada, S.E., M.M., M.Psi., asosiasi ini tampil dengan arah baru
bukan sekadar organisasi profesi, tetapi gerakan kolaboratif lintas sektor yang akan membangun integrasi antara pelaku Haji, Umrah, pariwisata, transportasi, pangan halal, dan keuangan syariah.
“Kita tidak lagi bicara satu sektor berdiri sendiri. ASTAGATRA RI hadir untuk menyatukan seluruh rantai nilai — dari hulu ke hilir — dalam satu sistem ekosistem umat,” tegas Rizky di hadapan pengurus DPP dan tamu kehormatan.
Dalam visinya, ASTAGATRA RI akan menjadi wadah sinergi antara Kementerian Haji, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pangan, dan Kementerian UMKM,
yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran dan keberlanjutan industri Haji dan Umrah Indonesia.
Rizky menjelaskan bahwa potensi kolaborasi ini sangat besar, karena sektor-sektor tersebut saling terhubung secara alami.
Dari pengadaan bahan pangan halal bagi jamaah, layanan transportasi domestik dan internasional, hingga pengelolaan pariwisata religi, semuanya memerlukan pendekatan lintas lembaga agar efisien, terukur, dan berdaya guna.
“Kita ingin menjadi mitra aktif pemerintah, bukan sekadar penerima kebijakan. ASTAGATRA RI siap mengawal, memberi masukan, bahkan membantu implementasi program lintas kementerian,
agar ekosistem keumatan ini tumbuh dengan arah yang jelas dan berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih jauh, Rizky menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian ini bukan sekadar gagasan konseptual.
ASTAGATRA RI sudah mulai menjalin komunikasi dengan sejumlah instansi strategis, termasuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Bank Muamalat Indonesia, dan Sahl Group Saudi Arabia yang telah membuka peluang kerja sama di bidang transportasi, logistik, dan layanan perbankan syariah.
“Kita sudah melihat peluang konkret. Kita sudah bicara langsung dengan stakeholder Saudi, dengan BPKH, dengan pihak perbankan syariah, dan semuanya menunjukkan kesediaan untuk bersinergi. Ini momentum besar,” jelasnya.
Di sisi lain, ASTAGATRA RI juga berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencetak SDM unggul di sektor syariah, melalui program pendidikan, sertifikasi, dan pelatihan terpadu.
Rizky menegaskan bahwa peningkatan kapasitas manusia adalah kunci keberhasilan sistem besar yang sedang dibangun ini.
“Tidak ada sistem yang kuat tanpa manusia yang siap. Kita akan bangun SDM-nya — dari manajemen, pembimbing, operator, hingga UMKM halal. Karena ekosistem syariah tidak hanya butuh regulasi, tapi juga kesadaran dan kompetensi,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Rizky juga menegaskan arah besar ASTAGATRA RI di masa depan: menjadi jembatan strategis antara pemerintah dan pelaku usaha, sekaligus penjaga nilai-nilai moral dan spiritual dalam industri Haji dan Umrah.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan asosiasi tidak diukur dari banyaknya anggota semata, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan oleh umat dan kontribusi terhadap ekonomi nasional.
“Kita ingin dikenal bukan karena besar, tapi karena bermanfaat. Bukan karena berkuasa, tapi karena membawa maslahat bagi banyak orang,” tutur Rizky menutup sambutannya dengan penuh keteduhan.
Deklarasi ASTAGATRA RI hari itu menjadi penanda lahirnya kekuatan baru di industri Haji dan Umrah Indonesia — kekuatan yang tumbuh dari kesadaran bersama, semangat kolaborasi, dan keyakinan bahwa ekonomi umat harus bangkit dengan prinsip kemandirian dan keberkahan.
Dengan dukungan lintas kementerian dan kolaborasi berbagai pihak strategis, ASTAGATRA RI menegaskan komitmennya untuk menjadi motor penggerak transformasi industri syariah Indonesia,
dengan semangat dan tagline yang menjadi roh pergerakannya: “ASTAGATRA RI — Bangkitnya Ekonomi Umat.”