Hajiumrahnews.com – Setelah memperketat kebijakan haji tahun ini, Pemerintah Arab Saudi kembali mengeluarkan peraturan baru yang berdampak langsung pada pelaksanaan ibadah umrah. Mulai 14 Zulhijah 1446 H (10 Juni 2025), visa umrah hanya akan diterbitkan jika hotel yang dipesan oleh jemaah telah memiliki izin resmi atau tasreh dari Difa' Madani dan Kementerian Pariwisata Arab Saudi.
Kebijakan tersebut diumumkan secara resmi oleh Kementerian Haji dan Umrah bersama Kementerian Pariwisata Saudi, sebagai upaya menata ulang sistem keberangkatan umrah agar lebih tertib, aman, dan transparan.
Ahmad Barakwan, Kabid Umrah DPP AMPHURI, menegaskan bahwa aturan baru ini mengharuskan akomodasi yang dipilih jemaah telah memiliki izin aktif dan telah tervalidasi melalui sistem Nusuk.
“Jadi visa umrah hanya akan diproses jika hotel tempat jemaah menginap, baik di Makkah maupun Madinah, telah mengantongi tasreh dan disetujui dalam sistem Nusuk,” ujar Ahmad dalam pernyataan resminya, Sabtu (31/5/2025).
Ia menambahkan bahwa pemesanan hotel tidak bisa dilakukan sembarangan. Hotel harus disesuaikan dengan program perjalanan (misalnya 3 malam Madinah dan 4 malam Makkah) serta mendapat persetujuan langsung dari pihak hotel melalui platform resmi Nusuk.
Jika sebelumnya visa umrah dapat diproses hanya dengan mengunggah Booking Reference Number (BRN), sistem baru ini menghilangkan celah tersebut. Proses verifikasi lebih ketat dengan memverifikasi langsung izin dan kesesuaian pemesanan melalui sistem Nusuk.
“Tahun lalu masih bisa booking hotel fiktif, tapi tahun ini itu tidak berlaku lagi. Semua harus valid, disetujui hotel bersangkutan, dan punya izin resmi,” jelas Ahmad.
Melalui akun resmi Instagram-nya (@amphuri), AMPHURI mengimbau kepada seluruh biro perjalanan umrah dan masyarakat agar lebih waspada dalam memilih akomodasi dan mitra perjalanan.
Penyelenggara diminta memastikan bahwa:
Hotel sudah berizin aktif dan resmi,
Pemesanan hotel telah disesuaikan dengan jadwal perjalanan,
Reservasi dimasukkan ke dalam sistem Nusuk dan disetujui oleh hotel.
Kegagalan memenuhi persyaratan ini akan menyebabkan visa tidak dapat diproses, yang berarti jemaah bisa gagal berangkat.
Aturan baru ini tentu berdampak signifikan terhadap biaya dan perencanaan logistik penyelenggara umrah. Pasalnya, dengan syarat akomodasi yang lebih ketat, opsi hotel menjadi terbatas dan kompetitif.
Meski demikian, langkah ini dinilai positif oleh sebagian kalangan karena menjamin jemaah mendapatkan fasilitas yang aman, legal, dan sesuai dengan standar keselamatan.
Sebelumnya, Arab Saudi juga telah menutup jalur keberangkatan visa furoda yang selama ini kerap menjadi celah keberangkatan tidak resmi. Dengan demikian, regulasi tahun 2025 ini memperjelas bahwa ibadah haji dan umrah hanya dapat dilakukan melalui jalur visa resmi dengan persyaratan ketat.
AMPHURI pun mengingatkan calon jemaah untuk tidak tergiur iming-iming keberangkatan instan melalui jalur tidak resmi.
"Pastikan semua proses dilakukan oleh penyelenggara resmi dan berizin. Karena yang Anda pertaruhkan bukan hanya uang, tapi juga keselamatan dan sah tidaknya ibadah," tutup Ahmad.