FEB UIN Syarif Hidayatullah Adakan Serial Diskusi Ilmiah “Economic Struggle in Pandemic Covid 19”

0
393

Hajiumrahnews.com−UIN Syarif Hidayatullah Jakarta per tanggal 18 Maret 2020 telah menerapkan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembelajaran jarak jauh untuk perkuliahan, ujian maupun penugasan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus mematikan Covid-19 yang kini telah menjadi pandemik global.

Bukan hanya itu guna memfasilitasi suasana akademik dan kegiatan ilmiah tetap terjaga maka, Ketua Program Studi Program Doktor Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Euis Amalia M.Ag, menginisasi penyelenggaraan Serial Diskusi Ilmiah “Economic Struggle in Pandemic Covid-19” yang rencananya didakan secara rutin seminggu sekali dengan narasumber kompeten dari berbagai bidang.

Pada Kamis, 09 April 2020, telah sukses berlangsung seri perdana Serial Diskusi Ilmiah via online dengan narasumber, Dr. Hendri Tanjung, Ph.D, seorang pakar ekonomi syariah di Indonesia, sukses menarik antusiasme 100 peserta dari berbagai kalangan baik akademisi maupun praktisi.

Prof. Euis menuturkan bahwa melalui diskusi ilmiah ini diharapkan terjadi link and match antara akademisi dan praktisi dalam konteks merespon berbagai isu ekonomi guna merumuskan solusi dan strategi bersama melalui sharing pemikiran antar peserta yang kemudian dapat dilanjutkan dengan penguatan program-program baik institusi maupun perseorangan melalui jaringan kerjasama dan sinergi di luar forum diskusi ilmih ini.

Peningkatkan literasi dan kesadaran akan pentingnya ekonomi syariah di Indonesia diharapkan dapat bertumbuh lebih cepat dan sudah selayaknya mendapat respon, dukungan dan kontribusi masyarakat Indonesia secara lebih luas, sebab Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia sehingga Visi Indonesia Sentral Ekonomi Syariah Dunia dapat segera terwujud.

UIN Syarif Hidayatullah adalah salah satu universitas di Indonesia yang fokus berkontribusi melahirkan para ahli dan sumber daya insani profesional guna mendukung terwujudnya ekosistem ekonomi syariah di Indonesia, melalui Program Studi Program Doktor Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah saat ini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru untuk jenjang S2 dan S3 bidang ekonomi dan keuangan syariah. Bagi pembaca yang berminat dapat mendaftar secara online melalui website resmi www.uinjkt.ac.id.

Ringkasan Diskusi Ilmiah Seri#1 “Economic Struggle in Pandemic Covid-19”

Dr. Hendri Tanjung, Ph.D, selaku narasumber dalam kesempatan ini memaparkan bahwa pandemik Covid-19 ini adalah musibah bersama. Semua elemen bangsa ini perlu bekerjasama dan saling menguatkan. Pemerintah dengan program-programnya, dan masyarakat dengan zakat, infaq, sedekah dan wakafnya.

Salah satu dampak nyata yang dirasakan akibat hal ini adalah dampak ekonomi yang telah membuat panik masyarakat maupun pemerintah. Bagaimana tidak di satu sisi kebijakan physical distancing dan saat ini PSBB ini sangat penting karena untuk penyelamatan dan memutus mata rantai virus yang sangat mematikan ini tetapi di sisi lain dampak yang timbul memerlukan penangan dan solusi yang tidak mudah.

Kondisi saat ini, kegiatan usaha di berbagai sektor menjadi sangat terbatas, tidak sedikit yang sudah mengurangi produksinya dan bahkan juga ada yang tidak berproduksi. Di lini pemerintahan dan layanan publik pun sebagian besar bekerja dari rumah dan perlu dibuat surat tugas khusus jika terpaksa harus ke kantor dengan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan di sektor bisnis tidak sedikit saat ini karyawan yang dirumahkan karena produksi tidak optimal atau kebutuhan tenaga kerja menjadi berkurang karena sebagian dilakukan secara daring dengan media yang berbasis teknoogi informasi yang cukup dikerjakan dengan sedikit orang.

Analisis diskusi menyoroti bahwa dalam skala makro dampak Covid-19 ini membuat penerimaan negara diproyeksi bakal mengalami kontraksi akibat kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan drastis karena berbagai sektor menjadi terhenti. Skenario moderat dimana ekonomi masih tumbuh 4%, skenario pesimis dimana ekonomi hanya tumbuh 2.5% bahkan bisa sampai nol persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi sebelumnya adalah berkisar 5-6%. Pertumbuhan 1 persen sama artinya dengan penciptaan lapangan kerja sebanyak kurang lebih 300 ribu orang. Bayangkan dengan kondisi saat ini yang turun hampir 3 persen itu artinya akan terjadi pengangguran sekitar 900 ribu orang hanya dalam waktu belum genap 1 bulan ini.

Jika hal ini dikaitkan dengan pernyataan Menteri Keuangan di berbagai media bahwa perekonomian diperkirakan hanya tumbuh 2.3% hingga akhir tahun bahkan mungkin bisa kurang dari itu, penerimaan negara hanya mencapai Rp. 1.760,9 triliun atau 78,9 persen dari target APBN 2020 yang sebesar Rp 2.233,2 triliun. Itu artinya investasi bakal menurun drastis sementara penciptaan lapangan kerja ini diharapkan muncul dari adanya investasi. Investasi tersebut bersumber dari pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, Penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan penanaman modal asing (PMA). Resesi akan terjadi jika pertumbuhan negative selama 2 triwulan berturut turut. Puncak keparahan ekonomi disebut dengan Depresi. Penyembuhan dari depresi ini (recovery) akan memerlukan waktu panjang. Tentunya kita semua masih ingat krisis moneter 1998 yang memerlukan waktu recovery lebih dari 5 tahun. Pada waktu itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai titik terendah di angka minus 13 persen. Kita tentu sama sekali tidak mengharapkan jika kondisi saat ini aakan berdampak pada resesi ekonomi yang serius seperti beberapa waktu lalu itu terjadi.

Solusi pemerintah saat ini untuk mengatasi permasalahan ekonomi adalah: kebijakan refocusing kegiatan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Melalui Perpres Nomor 54 tahun 2020 yang mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Realokasi anggaran pemerintah ini terutama untuk pengadaan alat dan fasilitas untuk tes kesehatan Covid-19 masal secara gratis, penambahan alat perlindungan diri bagi tenaga kesehatan, penambahan fasilitas rumah sakit, pengobatan pasien virus corona gratis dan upaya-upya menangkal penyebaran virus corona, pemerintah memperioritaskan pada penguatan daya beli masyarakat, pemberian insentif bagi tenaga medis, UKM dan kelompok masyarakat yang rentan terdampak, pemerintah secara jor-joran menggelontorkan insentif kepada dunia usaha serta bantuan sosial untuk meredam dampak virus corona.

Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat dan semoga realokasi anggaran tersebut benar-benar dapat dilaksanakan dengan konsisten dan tepat sasaran. Kita juga berharap pemerintah tidak memangkas anggaran yang fundamental seperti Pendidikan dan adanya alokasi subsidi pada kebutuhan pokok masyarakat kelompok bawah atau yang benar-benar terdampak misalnya kebutuhan pangan dan listrik.

Diskusi ini memberikan analisis solutif dari sudut pandang ekonomi Islam yaitu diperlukan adanya realokasi anggaran yang berdasarkan maqashid syariah di mana kebutuhan dharuriyat atau basic needs ini benar-benar dapat dipenuhi dengan baik oleh pemerintah. Dalam pengertian ini yang dibutuhkan dari pemerintah tidak semuanya berupa bantuan tunai langsung yang bersifat charity tetapi yang diperlukan juga adalah fasilitasi berupa stimulan, insentif, maupun subsidi yang tetap dapat membuat rakyat bisa bekerja dan memiliki aktifitas produktif kembali. Ekonomi Islam juga memberikan arahan untuk insvestasi yang dilakukan tidak saja berorientasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan hanya di sektor moneter tetapi ekonomi Islam lebih mengarahkan untuk adanya pertumbuhan sektor riil yang melibatkan banyak orang untuk bekerja.
Pemerintah diharapkan juga dapat mengoptimalkan sektor-sektor strategis nasional seperti pertanian dan pangan untuk menggerakkan sektor riil dan membangun ketahanan pangan nasional. Investasi ini perlu dilakukan berdasarkan instrumen syariah dan menghindari adanya bunga, dapat dikembangkan skema-skema akad berbasis syariah seperti murabahah, syirkah dan lain-lain untuk menggantikan transaksi berbasis bunga, selain itu investasi tentunya harus memenuhi aspek kehalalan pada produknya.

Instrumen yang spesifik dari ekonomi syariah juga adalah perlu dikembangkannya zakat dan wakaf produktif untuk dialokasikan pada penguatan masyarakat dan produktifitas. Selain itu shadaqah, hibah, dan infaq juga merupakan hal yang penting dikuatkan untuk kondisi saat ini.
Pada akhirnya, zakat, infak dan sedekah dan wakaf (ZISWAF) akan meningkatkan konsumsi (C) untuk jangka pendek dan investasi (I) untuk jangka panjang. Dua komponen ini merupakan komponen dalam GDP. Pemerintah tentu punya keterbatasan anggaran, untuk itu upaya bahu-membahu, menumbuhkan solidaritas, kepekaan sosial dan kesadaran bersama dari masyarakat sangat diperlukan sehingga bisa membantu mereka yang saat ini terdampak Covid-19 dan juga upaya menghentikan penyebaran virus ini secara cepat sehingga kondisi ekonomi tidak semakin memburuk. (MRZ/EA)