Telah Ditandatangani Presiden, Sertifikasi Jaminan Produk Halal akan Diterapkan Secara Bertahap

0
60

HAJIUMRAHNEWS- Peraturan Pemerintah (PP) telah ditandatangani presiden Joko Widodo No 31 tahun 2019 Pelaksanaan atau UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Menag, Lukman Hakim menegaskan bahwa terbitnya PP tersebut sekaligus menandai keharusan implementasi operasional penjaminan produk halal Indonesia, pada Kamis (16/05) di Senayan.

UU member batas per 17 Oktober 2019 untuk implementasi jaminan produk halal. Alhamdulillah, PP nya sudah terbit Kewajiban sertifikasi halal akan diterapkan secara bertahap, dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan termasuk kepentingan dunia usaha, detail pentahapan alam diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA)” kata Menag

Menag melanjutkan ada empat regulasi yang tengah disiapkan dan akan segera disahkan. Pertama, Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) tentang Penyelenggaran Jaminan Produk Halal. Kedua, RPMA tentang Produk yang belum bersertifikat Halal pada 17 Oktober 2019 dan Penahapan Jenis Produk yang Wajib Bersetifikat Halal.

Regulasi ketiga, Rancangan Keputusan Menteri Agama (RKMA) tentang Bahan yang Berasal dari Tumbuhan, Hewan, Mikroba, dan Bahan yang dihasilkan melaui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik yang diharamkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). dan keempat RKMA tentang jenis Produk Wajib Bersetifikat Halal.

Pembahasan RPMA dan RKMA ini sudah dilakukan, difasilitasi Setwapres RI. Pembahasannya melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan asosiasi pelaku usaha. Terkait PMK (Peraturan Menteri Keuangan) mengenai biaya atau tariff sertifikasi halal. Biaya yang harus dibayarkan para pelaku usaha akan sangat terjangkau.