Ketua KPHI Pertanyakan Pemerintah yang Mau Ambil Alih Penyelenggaraan Umrah

0
1239
Ketua KPHI
Ketua KPHI M. Samidin Nashir (foto:HUN)

HAJIUMRAHNEWS – Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Samidin Nashir, mempertanyakan kalau memang pemerintah mau mengambilalih 80 persen penyelenggaraan umrah, apakah sudah dipersiapkan perangkatnya. Sementara untuk melaksanakan penyelenggaraan haji saja, sudah sedemikian hebohnya.

“Menurut pengamatan kami penyelenggaraan haji ini sudah berat, mau ditambah lagi yang lebih berat? Saya tanya, apakah perangkatnya sudah siap?” kata Samidin saat ditemui hajiumrahnews.com di kantor KPHI di Jakarta, Senin (20/6), terkait pernyataan M Jasin selaku Irjen Kemenag soal pengambilalihan 80 persen penyelenggaraan umrah oleh pemerintah.

Dalam hal ini Ketua KPHI mengingatkan, selain penyelenggaraan umrah itu dijalankan sepanjang tahun, jumlah jamaahnya pun bisa empat hingga lima kali lipat dari jamaah haji. “Barangkali kalau pemerintah bisa membentuk kementerian khusus haji dan umrah, mungkin baru mampu. Itupun baru kemungkinan mampu, karena terlalu besar yang diurus, mengurus umrah itu tidak sepele,” tandasnya.

Sebaiknya, kata Samidin,  pemerintah lebih mengintensifkan dulu pengawasan terhadap penyelenggaran umrah yang dilakukan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Kalau pengawasan itu sudah intensif, maka kasus-kasus itu akan berkurang. “Cobalah pemerintah memerankan pengawasan itu tidak pasif tapi aktif,” katanya mengingatkan.

Menurutnya, selama ini kasus umrah kebanyakan dilakukan oleh travel tak berijin, alias abal-abal. Ketika hal ini ditanyakan kepada Ditjen PHU, jawaban yang didapat mereka tidak bisa menindak yang tidak berijin. “Lantas kalau tidak bisa menindak, apa dibiarkan? Paling diserahkan ke pihak kepolisian. Polisi kan bertindak setelah ada pengaduan. Artinya selama ini fungsi pengawasan pemerintah tidak intensif,” ujarnya.

Untuk itu, Samidin kembali mengingatkan pemerintah, kalau selalu begini terus, artinya itu harus dirubah regulasi soal pengawasannya. “Itu dulu yang harus dibenahi, kalau sudah dibenahi, insya Allah kasusnya akan turun,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam acara pembekalan calon petugas haji periode 1437H/2016M di Jakarta, Kamis malam (16/6), Irjen Kemenag M Jasin kembali menyarankan agar 80 persen penyelenggaraan umrah dilaksanakan oleh pemerintah. Ini dilakukan untuk menghindarkan jamaah dari berbagai bentuk penipuan.

Pengambilalihan umrah ini merupakan bagian dari lima poin utama reformasi penyelenggaraan haji dan umrah yang diusulkan Itjen Kemenag.(hai)