BREAKING NEWS – Sampai Malam Ini, 6.450 Jamaah Umrah Tertunda Berangkat

16
53482

jamaah umrah di bandaraHAJIUMRAHNEWS – Sampai Senin malam ini (4/4) setidaknya ada sekitar 6.450 calon jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya akibat persoalan sticker visa.

Jumlah jamaah tersebut yang tercatat di empat asosiasi penyelenggara umrah, yakni Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) sebanya 3.000 orang, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) 2.000 orang, Kesatuan Tour Travel Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) sekitar 1.000 orang dan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound  Indonesia (Asphurindo) sekitar 450 orang.

Sekarang para jamaah ini banyak yang menunggu di Bandara Soekarno-Hatta,” tutur H Muhammad Hasan yang mewakili Himpuh usai bersama wakil dari tiga asosiasi umrah lain melakukan pertemuan dengan Dirjen PHU Abdul Djamil dan Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis di Kantor Kemenag, Senin sore (4/4).

Menurut Hasan, inti dari pertemuan tersebut adalah untuk meminta bantuan kepada Ditjen PHU bahwa tertundanya keberangkatan para jamaah umrah tersebut bukan karena ketidakprofesionalan travel Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), tapi karena ada force majeur yaitu masalah sticker visa di Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA).

Para penyelenggara juga meminta Ditjen PHU untuk membantu PPIU sebagai pelaksana agar tidak dicap tak mampu menyelenggarakan perjalanan umrah. Selain itu juga Kemenag diharapkan membantu pihak terkait seperti penerbangan agar tidak membuat tiket umrah hangus karena penundaan tersebut.
“Kami juga meminta Ditjen PHU untuk membuat surat kepada kedutaan agar tidak terjadi kembali di kemudian hari serta membuat surat kepada maskapai penerbangan agar tidak mengenakan tindakan yang tidak wajar. Surat itu di tembuskan kepada Kementrian perhubungan,” tutur Muhammad Hasan yang juga ketua bidang umrah dan wisata muslim Himpuh.

Setelah pertemuan itu,  Dirjen PHU memberikan nasehat agar asosiasi tidak terlalu tegas dengan Kedutaan Besar Saudi Araia (KBSA) karena adanya kepentingan haji dan umrah. “KBSA memiliki hak khusus tentang pengeluaran visa,” tutur Dirjen Abdul Djamil dalam pertemuan itu.

Dia meminta Himpunan Penyelenggara umrah ini juga diminta untuk menyampaikan kepada media terkait persoalan ini. “Kami juga akan langsung berkoordinasi dengan penerbangan,” kata Dirjen PHU. (nrd)