Pos Pelayanan Terpadu Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Bandara Soekarno-Hatta Diresmikan

0
37

HAJIUMRAHNEWS- Pos pelayanan terpadu umrah dan haji khusus di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta diresmikan oleh Kementerian Agama (Kemenag) pada Jumat (03/05) pukul 14.00 WIB kemarin. Peresmian ini guna untuk mengoptimalkan tugas pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Ibadah umrah dan haji di tanah air.

Peresmian tersebut dihadiri oleh M. Haji Noer Alya Fitra, Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Umroh dan Haji, Eko Prihadi selaku Vice President Facility PT. Angkasa Pura II Soetta, Hery selaku Senior Manager Terminal 3 Bandara Soetta, dan pemangku kepentingan setempat.

Direktur Bina Haji dan Umrah dan Haji khusus Arfin Hatim beliau mengatakan bahwa pengawasan ini merupakan salah-satu langkah strategis  Kemenag untuk penataan dan pembenahan tata kelola penyenggaraan ibadah umrah di samping penguatan regulasi, pembangunan sistem integrasi, dan standarisasi layanan yang terakreditasi.

Menurutnya pengawasan terpadu bersama dengan pemangku kepentingan  di bandara dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing, namun semua juga bergerak dalam satu tujuan yang sama yakni perlindungan terhadap PPIU dan jemaah sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah umrah dengan aman dan nyaman.

Data terakhir mengatakan bahwa pengawasan tersebut dilakukan setiap hari oleh  petugas dari Ditjen PHU. Kanwil Kemenag DKI Jakarta, serta Kanwil Kemenag Banten. Pengawasan tersebut juga dilakukan di tempat yang telah disediakan dan difasilitasi Angkasa Pura 2 yang berlokasi di pintu masuk keberangkatan Terminal 3  Internasional Bandara Soetta.

Hal tersebut menjadi prototype bagi PPIU bagi provinsi yang memiliki titik keberangkatan jemaah umrah dan haji khusus” Ungkap Arfi.

Dalam pengecekan ada lima aspek, yakni tiket, keberangkatan dan kepulangan, paspor dan visa, atribut PPIU, dan potensi kasus keberangkatan jemaah umrah oleh non PPIU.

“Setiap PPIU yang akan memberangkatkan jamaah, wajib memberikan laporan kepada Kemenag. Posko ini juga akan fokus pada pengawasan kemungkinan adanya non-PPIU yang memberangkatkan jamaah dan itu akan ditindak” tambahnya. (RM)