2019 Ongkos Ibadah Haji Naik Rp 7 Juta

0
43

IMG_7997

HAJIUMRAHNEWS – Keputusan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun ini direncanakan akan disahkan sebelum 10 Februari depan. Sesuai dengan jadwal rencananya calon jamaah haji akan mulai diberangkatkan Juli mendatang.

Dasar kenaikan ini akibat meningkatnya permintaan biaya indirect cost yang diajukan Kementerian Agama (Kemenag) RI. Ditambah rencana para maskapai untuk menaikkan ongkos biaya perjalanan.

Meski belum resmi, Anggota Komisi VIII DPR Achmad Mustaqim mengungkapkan ini dari sejumlah sinyalemen pasar. Ia mencontohkan, kenaikan tiket pesawat dalam rentang USD 75 hingga USD 125 (Rp 1 juta hingga Rp 1,7 juta) per jamaah.

“Ada tiga komponen yang menjadi penyebab kenaikan ini. Pertama masalah harga avtur pesawat yang terus mengalami kenaikan. Lalu masalah koper, selama ini banyak jamaah yang mengeluhkan koper mereka rusak setelah sampai di Tanah Suci,” terangnya Kamis (17/1/2019).

Lalu, tidak sebandingnya permintaan uang dana haji oleh Kemenag kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kemenag meminta dana haji untuk indirect cost BPIH mencapai Rp 7,2 triliun. Sayangnya, BPKH cuma bisa sampai Rp 6 triliun, jadi kan ada selisih Rp 1,2 triliun, nah ini yang masih akan kita bahas,” terangnya,

 Jika ini tetap dipaksakan, Mustaqim memastikan ada kenaikan BPIH hingga US 600 Dollar (sekitar Rp7 juta) per jamaah.

“Kalau tahun lalu, BPIH hanya Rp 35,2 jutaan per jamaah, kalau ini naik bisa Rp42 juta,” terangnya.

Meski demikian, pihak Kemenag menyebutkan angka indirect cost Rp 7,2 triliun masih terlalu dini untuk dibahas secara detil lewat angka-angka. Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki mengatakan nilai tersebut baru usulan sementara. Pihaknya masih menunggu, kesepakatan antara panja DPR dengan panja Pemerintah.

“Angkanya masih estimasi,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan pihak maskapai menyangkut kenaikan harga avtur. Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham K menuturkan, pihak belum punya rencana kenaikan tiket dan hanya menunggu keputusan ditetapkan oleh Kemenag dan DPR.

“Semuanya kita serahkan ke DPR dan pemerintah,” tandasnya. (*)

LEAVE A REPLY