BPKH Kembali Gelar FGD tentang Regulasi Investasi Langsung di Saudi

0
209
Peserta FGD Regulasi Investadi Langsung di Arab Saudi yang digelar BPKH, di Jakarta, Rabu (9/1).
Peserta FGD Regulasi Investadi Langsung di Arab Saudi yang digelar BPKH, di Jakarta, Rabu (9/1).
Peserta FGD Regulasi Investadi Langsung di Arab Saudi yang digelar BPKH, di Jakarta, Rabu (9/1).

HAJIUMRAHNEWS–Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Regulasi Investasi Langsung di Arab Saudi. Dalam FGD kali ini, hadir selaku narasumber utama President Indonesia Saudi Arabia Business Council (ISABC), Muhammad Hasan Gaido, seorang pelaku usaha yang memiliki kapasitas dan berpengalaman berbisnis langsung dengan Arab Saudi.

Demikian disampaikan anggota Badan Pelaksana BPKH, Beny Witjaksono, kepada hajiumrahnews.com melalui sambungan telepon di sela kegiatan FGD yang berlangsung di Hotel Mercure Sabang, Jakarta, Rabu, (9/1).

Menurutnya, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24 UU Nomer 34 tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dinyatakan bahwa BPKH berwenang untuk menempatkan  dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat serta melakukan kerjasama denngan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji.

“Dalam rangka itulah, kami BPKH kembali menggelar FGD tentang invetasi langsung di Saudi dari sisi pendekatan bisnisnya. Sebelumnya, kami juga telah menggelar kegiatan FGD serupa namun dari sisi goverment compliance, beberapa waktu lalu . Di mana pada dasarnya pemerintah sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh BPKH terkait pengelolaan dana haji ini,” kata Beny.

Suasana FGD yang digelar BPKH
Suasana FGD yang digelar BPKH yang dihadiri para anggota BPKH dan pengurus ISABC

Di FGD ini, kata Beny, BPKH sengaja kembali menghadirkan narasumber Muhammad Hasan Gaido, kapasitasnya sebagai President ISABC dan juga pelaku usaha yang sudah banyak bekerjasama dengan pihak Saudi. “BPKH berencana untuk investasi di Saudi, dalam bidang akomodasi terkait penyelenggaraan haji dan umrah yang memang pelaksanaannya di Saudi,” ujarnya.

Hingga saat ini, lanjut Beny, pihaknya sudah melakukan berbagai langkah kongkrit segera merealisasikan investasi langsung di bidang tersebut. Salah satunya berkordinasi dengan pihak muassasah di Saudi. “Saat ini kami sedang mempelajari term of condition-nya dan kemudian mengajukan ke Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan, mudah-mudahan rampung sebelulm akhir Januari ini,” kata Beny.

Sementara dalam kesempatan yang sama, President ISABC, Muhammad Hasan Gaido, menjelaskan, pada FGD sebelumnya ISABC mengusulkan tiga sektor bisnis yang bisa diambil oleh BPKH yakni hotel, katering dan farmasi. “Dan dalam kesempatan hari ini, kita kembali berdiskusi untuk menajamkan rencana invetasi langsung BPKH di Saudi,” kata pria yang akrab disapa Hasan Gaido ini.

Menurutnya, ISABC hadir selain sebagai kumpulan pelaku bisnis Indonesia-Saudi juga menjadi katalisator hubungan ekonomi antara kedua negara. Boleh jadi, kata pria yang lebih dikenal dengan nama Hasan Gaido ini, ISABC akan menjadi ‘barter’ investasi antara Indonesia dan Saudi. “Dengan harapan, ketika BPKH berinvestasi di Saudi, maka pihak mereka (Saudi) juga akan melakukan investasi di Indonesia melaluli jejaring ISABC,” kata founder dari Gaido Group ini.

Setidaknya, hingga bulan Desember 2018 total dana kelolaan haji BPKH mencapai Rp 110 triliun, dan tahun depan BPKH menargetkan dana kelolaan tersebut meningkat Rp 11 triliun menjadi Rp 121 triliun. (hai)

LEAVE A REPLY