PATUHI Kembali Tegaskan Tolak Keberadaan VFS Tasheel

0
117
PATUHI gelar konferensi pers terkait keberadaan VFS Tasheel yang menyulitkan jamaah di Penang Bistro Jakarta, Kamis (3/1)
PATUHI gelar konferensi pers terkait keberadaan VFS Tasheel yang menyulitkan jamaah di Penang Bistro Jakarta, Kamis (3/1)
PATUHI gelar konferensi pers terkait keberadaan VFS Tasheel yang menyulitkan jamaah di Penang Bistro Jakarta, Kamis (3/1)

HAJIUMRAHNEWS – Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) kembali mempersoalkan keberadaan VFS Tasheel di Indonesia sebagai pelaksana operasional perekaman biometrik. Terlebih setelah melihat langsung kinerjanya dalam perekaman biometrik yang wajib dilampirkan untuk penerbitan visa umrah.

“Karena itu, kami secara tegas menolak kehadiran VFS Tasheel yang telah ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi sebagai vendor pelaksana rekam biometrik bagi calon jamaah umrah,” kata Ketua Harian PATUHI, Artha Hanif di hadapan awak media dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/1).

Menurutnya, PATUHI yang terdiri dari empat asosiasi haji dan umrah di Indonesia, dalam konferensi pers bertajuk “Mengawal Aturan Tapi Melanggar Aturan, Tujuan Melayani Tapi Menzalimi” ini menyatakan dengan tegas, telah menemukan banyak kejanggalan dalam pelaksanaan rekam biometrik oleh VFS Tasheel.

Tidak hanya itu, kata Artha, PATUHI juga menilai bahwa secara teknis proses rekam biometrik tersebut sangat menyulitkan jamaah, VFS Tasheel juga mengabaikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. “Perseroan Terbatas (PT) yang terlibat dalam penyelenggaraan umrah wajib mendapat izin Menteri Agama, sementara VFS Tasheel tidak memiliki izin dari Menteri Agama,” kata Artha.

Artha menambahkan, sejatinya, dalam hal pengambilan data biometrik sesungguhnya kewenangan Dukcapil dan Ditjen Imigrasi, sementara VFS Tasheel tidak mendapat izin maupun rekomensasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Sementara anggota Dewan Pembina PATUHI, Asrul Aziz Taba mengatakan, sejauh ini, keberadaan kantor pelayanan VFS Tasheel baru ada 34 kantor di seluruh Indonesia. Bahkan, kantor-kantor itu berada di kota-kota besar, sehingga keterbatasan ini sangat menyulitkan calon jamaah umrah yang berasal dari daerah-daerah terpencil. “Akibatnya pula kondisi demikian membebani calon jamaah umrah lantaran ada biaya tambahan yang tidak sedikit,” ujarnya.

Padahal, kata Asrul, setiap hari ada sekitar 5000 orang calon jamaah umrah yang harus melakukan rekam data biometrik sebagai persyaratan mengurus visa umrah. Dalam pelaksanaannya, VFS Tasheel yang mengemban tugas tersebut tanpa dibekali perangkat yang memadai. Belum lagi, lokasi kantor yang sulit dijangkau para calon jamaah umrah, termasuk kemampuan SDM yang minim baik dalam penguasaan alat maupun pelayanan.

Hal senada sebelumnya disampaikan anggota Dewan Pembina PATUHI, Joko Asmoro yang mengatakan pelaksanaan pengambilan data biometrik calon jamaah umrah VFS Tasheel sebagai perusahaan swasta asing  telah menimbulkan kegelisahan baru bagi para calon jamaah umrah maupun penyelenggara perjalanan umrah di Indonesia.

Menurutnya, PATUHI sejauh ini telah meneruskan keluhan para jamaah umrah kepada Kementerian Agama RI, Kemenlu RI, DPR, Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) di Jakarta. Bahkan, menemui Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi di Jeddah beberapa waktu lalu. (hai)

LEAVE A REPLY