Dukung Jaminan Produk Halal, Kadin dan OKI Teken MOU dengan BPJPH

0
131

a520b2c8-c2c7-4a5a-8a8e-9b39e336311b

HAJIUMRAHNEWS – Sebagai bentuk dukungan atas jaminan produk halal, hari ini (Jumat, 21/12) telah dilakukan Nota Kesepahaman antara Kadin Komite Tetap Timur Tengah & OKI dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPKPH).

Menurut Ketua Kadin Komtep Timteng & OKI, Fachry Thaib, jauh sebelum lahirnya BPJPH, Kadin Komtap Timteng & OKI telah beberapa kali menyelenggarakan diskusi baik melalui forum terbuka maupun Focus Group Discussion (FGD) yang mencoba mengupas manfaat dan kendala implementasi UU JPH (UU No.33 Tahun 2014) baik secara domestik maupun kepentingan ekspor produk halal.

“Kadin sebagai wadah organisasi pelaku usaha merasa perlu untuk menyosialisasikan dan mendukung keberadaan UU JPH ini. Di samping juga untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar UU JPH ini tidak mendapatkan kendala atau restriksi publik,” ujar Fahcri dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh Hajiumrahnews.com.

Di mana, lanjut Fachry, masyarakat (termasuk pelaku usaha) dapat berperan serta dalam penyelenggaraan UU JPH.

“Peran serta itu dapat berupa ikut melakukan sosialisasi mengenai UU JPH juga mengawasi pelaksanaannya,” ujarnya.

Menurut Fachry, UU ini dibuat pada hakekatnya sebagai perlindungan terhadap konsumen, khususnya masyarakat konsumen Islam. Paling tidak ada dua pertimbangan pokok yang digunakan pemerintah ketika itu, yaitu:

Pertama, belum ada kepastian hukum produk halal, yang menjadikan umat Islam mengalami kesulitan membedakan mana ketidaktenteraman batin dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk.

“Sampai saat ini pun masih dijumpai adanya upaya pelaku usaha impor untuk memasok kebutuhan pangan dan konsumsi lainnya dari bahan yang tidak halal, yang dapat dikonsumsi dengan mudah dan tanpa disadari oleh masyarakat melalui toko atau gerai atau pasar-pasar swalayan,” ujar Fachry.

Kedua, sistem produk halal Indonesia belum memiliki standar secara nasional. Negara negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan bahkan Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa sudah memiliki standar halal nasional.

Menurut Fahcry, restriksi atas kehadiran UU JPH ini harus diakui masih ada, baik itu restriksi implementasi secara operasional maupun administratif. Namun hal ini semua harus disikapi oleh pemerintah sebagai bentuk koreksi dukungan untuk kepentingan masyarakat baik produsen maupun konsumen produk halal.

“Pada sisi lain, pemangku kepentingan di dalam produk halal harus sepenuhnya mendukung keberadaan UU JPH dan juga BPJPH, tidak bermain di air keruh dan harus melepaskan kepentingan sektoral, sehingga tidak terkesan melemahkan keberadaan BPJPH,” kata Fachry.

Fachry menambahkan bahwa proses pembentukan UU adalah proses politik. Isi UU bisa digunakan sebagai instrumen kebijakan.

“Oleh sebab itu, Kadin Komtap Timteng & OKI sangat berharap agar Peraturan Pemerintah (PP) tentang UU JPH dapat ditandatangani Presiden RI agar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pinta Fachry.

Fachry sendiri memahami bahwa beban berat berada di pundak BPJPH yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan PP UU JPH.

“Oleh sebab itu, kita sebagai pemangku kepentingan harus mendukung dan membantu BPJPH. Namun pada sisi lain, BPJPH juga ahrus realitis melihat kondisi dan fakta lapangan, terutama dalam hal agar PP UU JPH ini tidak memberatkan pelaku usaha terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terkait biaya sertifikasi halal,” ujar Fachry lebih lanjut.

Sementara itu, Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso mengatakan, untuk besaran biaya sertifikasi halal masih belum ditentukan.

“Kami belum bisa menyebutkan berapa besaran biayanya. Sebab saat ini masih dibahas,” ujar Sukoso.

Menurut Sukoso, pihaknya mengapresiasi Kadin Indonesia yang bersama-sama mengembangkan industri halal.

“Kita jangan hanya jadi market saja. Tetapi harus mengembangkan industri halal,” pungkasnya. (*)

LEAVE A REPLY