Sodik Mudjahid: Pemerintah Harus Desak Kerajaan Saudi Tangguhkan VFS-Tasheel

0
421
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid. (foto:ist)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid. (foto:ist)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid. (foto:ist)

HAJIUMRAHNEWS – Pemerintah Indonesia harus desak Kerajaan Arab Saudi untuk menangguhkan proses biometerik yang dioperasionalkan oleh VFS-Tasheel bagi calon jamaah umrah sampai mereka lebih siap. Tidak hanya itu, Pemerintah juga harus mendukung rakyat Indonesia calpon jamaah umrah yang akan berangkat ke Tanah Suci yang saat ini dipersulit dengan keharusan perekaman biometrik untuk mendapatkan visa umrah.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi VIII, Sodik Mudjahid dalam keterangan resminya di Jakarta yang diterima hajiumrahnews.com, pada Kamis (20/12) malam.

Menurutnya, pembelaan kongkrit pemerintah kepada bangsa Indonesia yang akan umrah adalah dengan mendesak pemerintah Arab Saudi memperbanyak gate (kantor pelayanan biometrik). “Idealnya adalah satu gate biometrik di tiap kota/kabupaten,” tegasnya.

Memang, kata Sodik, proses biomitrik sebelum umrah akan sangat menolong percepatan pemeriksaan imigrasi di bandara kedatangan (Saudi) seperti halnya kemudahan pemeriksaan imigrasi bagi jamaah haji. Akan tetapi proses biometrik calon jamaah haji beda dengan calon jamaah umrah. “Calon jamaah haji biomitrik-nya di embarkasi haji di mana calon jamaah haji wajib  kumpul di embarkasi,” ujar wakil rakyat dari Fraksi Gerindra ini.

Sementara, lanjut Sodik, calon Jamaah umrah  tidak wajib kumpul di embarkasi. Jika titik biometrik calon jamaah  umrah hanya ada di beberapa titik di Indonesia, seperti sekarang yang sudah disiapkan kerajaan Saudi, maka akan menyulitkan calon  jamaaah umrah terutama di propinsi yang sarana tranportasi masih sulit, apalagi di daerah kepulauan.

“Karena itu, Pemerintah harus turun tangan mendesak pemerintah Arab Saudi mengundurkan syarat  pemeriksaan biomitrik calon  jamaah umrah sampai mereka siap menyiapkan gate biometrik minimal di tiap kota/kabupaten,” tandasnya.

Sebelumnya, protes keras juga datang dari Permusyarawatan Antar Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) yang dengan tegas menolak keras penerapan proses biometrik yang dioperasikan VFS Tasheel. Dalam pernyataan sikapnya, PATUHI menolak dengan tegas adanya penerapan pelaksanaan proses biometrik VFS-Tasheel sebagai persyaratan untuk penerbitan visa umrah dan haji yang diberlakukan oleh KBSA. Hal ini, dilakukan sebagai rasa tanggungjawab dan keprihatinan kepada masyarakat muslim Indonesia yang hendak menunaikan ibadah ke Tanah Suci.

“Karena, persyaratan tersebut sangat memberatkan masyarakat muslim yang akan menunaikan ibadah ke tanah suci dengan pertimbangan kondisi geografis Indonesia,” tegas anggota Dewan Pembina PATUHI, Joko Asmoro dalam konperensi pers pernyataan sikap PATUHI terkait penerapan biometrik VFS-Tasheel di kantor Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) di Jakarta, Rabu, (19/12) lalu.

Kendati demikian, kata Joko yang juga Ketua Umum AMPHURI, PATUHI mengusulkan agar proses rekam biometrik VFS-Tasheel dapat dilakukan di bandara keberangkatan tanpa dikaitkan dalam proses penerbitan visa umrah dan haji.

“Ini merupakan tindaklanjut dari kesepakatan kami dalam melindungi dan membantu masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut,” tegasnya. (hai)

LEAVE A REPLY