Dirjen PHU Keberatan Biometrik Jadi Syarat Visa Umrah

0
55
Dirjen PHU Nizar saat menyampaikan pemaparannya di acara Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah) di Hotel Horison Bekasi, Kamis (20/12)
Dirjen PHU Nizar saat menyampaikan pemaparannya di acara Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah) di Hotel Horison Bekasi, Kamis (20/12)
Dirjen PHU Nizar saat menyampaikan pemaparannya di acara Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah) di Hotel Horison Bekasi, Kamis (20/12)

HAJIUMRAHNEWS – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Nizar, menjelaskan tentang rencana Arab Saudi yang akan menerapkan e-umrah. Rencana tersebut sejatinya untuk meningkatkan pengawasan umrah seperti e-haj dengan pola kerjasama goverment to goverment (G to G), bukan kerjasama Bisnis to Bisnis (B to B) untuk melindungi kepentingan jamaah.

Terkait hal ini, kata Nizar, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dan Kemenag akan berdiskusi intensif menindaklanjuti rencana penerapan e-umrah. Dirjen juga kembali menekankan bahwa penerapan biometrik untuk persyaratan visa umrah sangat sulit diterapkan di Indonesia.

“Arab Saudi akan mengkaji ulang kebijakan itu dan berharap ada pengecualian aturan untuk Indonesia dengan pertimbangan sulitnya implementasi biometrik untuk haji dan umrah sebagai persyaratan visa,” kata Nizar  saat menjadi pembicara di roadshow Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah) di hotel Horison Bekasi, Kamis (20/12).

“Kemenag masih menunggu surat balasan atas surat keberatan yang disampaikan beberapa waktu lalu. Kemenag mengusulkan agar biometrik dilakukan sebelum keberangkatan seperti penyelenggaraan haji tahun 2018,” imbuhnya.

Dalam pemaparannya, Dirjen juga menjelaskan berbagai kebijakan penyelenggaraan haji dan umrah. Khusus pada umrah, ada kebijakan yang difokuskan pada peningkatan pengawasan umrah. “Penguatan pengawasan umrah kami lakukan baik langsung maupun menggunakan sistem online,” kata Nizar.

Saat ini, kata Nizar, PPIU sudah relatif baik dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Namun pihaknya masih menemukan ada modus baru dalam penyelenggaraan umrah oleh travel non PPIU. “Ada travel atau Biro Perjalan Wisata (BPW) di Jawa Barat belum memiliki izin PPIU dan tidak bekerjasama dengan dengan PPIU tapi bekerjasama dengan travel asing untuk memberangkatkan jemaah umrah,” paparnya.

Ironisnya, masyarakat saat ini masih tergiur dengan paket umrah murah. Karena itu, Dirjen menghimbau agar masyarakat lebih cermat memilih travel sebelum mendaftar umrah. (hai)

LEAVE A REPLY