PATUHI Tolak Penerapan Biometrik VFS Tasheel untuk Lindungi Jamaah

0
877
Anggota Dewan Pembina Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) yang juga Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republlik Indonesia (AMPHURI), Joko Asmoro bersama jajaran pengurus DPP AMPHURI saat menyampaikan pernyataan sikap PATUHI atas penerapan rekam biometrik VFS Tasheel di kantor DPP AMPHURI di Jakarta, Rabu (19/12). (hun)
Anggota Dewan Pembina Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) yang juga Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republlik Indonesia (AMPHURI), Joko Asmoro bersama jajaran pengurus DPP AMPHURI saat menyampaikan pernyataan sikap PATUHI atas penerapan rekam biometrik VFS Tasheel di kantor DPP AMPHURI di Jakarta, Rabu (19/12). (hun)

HAJIUMRAHNEWS – Sebagai rasa tanggungjawab dan keprihatinan kepada masyarakat muslim Indonesia yang hendak menunaikan ibadah ke Tanah Suci, Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) menolak dengan tegas adanya penerapan pelaksanaan proses biometrik VFS-Tasheel sebagai persyaratan untuk penerbitan visa umrah dan haji yang diberlakukan oleh Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA).

“Karena, persyaratan tersebut sangat memberatkan masyarakat muslim yang akan menunaikan ibadah ke tanah suci dengan pertimbangan kondisi geografis Indonesia,” tegas anggota Dewan Pembina PATUHI, Joko Asmoro dalam konperensi pers pernyataan sikap PATUHI terkait penerapan biometrik VFS-Tasheel di kantor Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) di Jakarta, Rabu, (19/12).

Kendati demikian, kata Joko yang juga Ketua Umum AMPHURI ini, PATUHI mengusulkan agar proses rekam biometrik VFS-Tasheel dapat dilakukan di bandara keberangkatan tanpa dikaitkan dalam proses penerbitan visa umrah dan haji. “Ini merupakan tindaklanjut dari kesepakatan kami dalam melindungi dan membantu masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut,” ujarnya.

Selain itu, PATUHI meminta kepada seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) agar tidak melakukan langkah-langkah yang tidak dikoordinasikan dengan Asosiasi.

“Hal ini kita lakukan guna menghindari terjadinya hal-hal yang akan bersifat kontra perjuangan bersama untuk menolak keberadaan proses biometrik VFS-Tasheel sebagai syarat penerbitan visa umrah dan haji,” tegas Joko.

PATUHI, kata Joko, meminta kepada seluruh masyarakat muslim di Indonesia yang akan berangkat umrah agar menunda keberangkatan umrahnya mulai tanggal 20 Januari 2019. PATUHI juga meminta kepada seluruh PPIU agar tidak menjadwalkan keberangkatan umrah mulai tanggal tersebut. Meski begitu, PPIU dapat memberangkatkan jamaah umrah sebelum tanggal tersebut sesuai dengan program umrah dan mofa visa yang telah disiapkan oleh masing-masing PPIU.

“Sekali lagi ini kami lakukan sebagai rasa keprihatinan yang mendalam atas sulitnya masyarakat muslim yang akan menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci dalam melakukan proses biometrik VFS-Tasheel,” katanya.

Selaku pimpinan asosiasi, Joko menghimbau kepada anggota AMPHURI yang calon jamaah umrahnya mengalami hambatan dalam proses biometrik VSF-Tasheel agar menyampaikan permasalahannya kepada Sekertariat DPP AMPHURI. “Agar selanjutnya akan dikoordinasikan dengan provider visa anggota AMPHURI untuk membantu,” jelasnya.

Di samping itu, pihaknya juga meminta kepada anggota AMPHURI agar melakukan komunikasi dan koordinasi dengan masing-masing mitra usahanya baik penerbangan, hotel, transportasi di Saudi dan kontrak-kontrak lainnya untuk dilakukan penundaan dan penjadwalan ulang (re-schedule) keberangkatan program umrah. Hal ini sebagai langkah antisipasi agar tidak terkena biaya pembatalan (cancel) yang pada akhirnya akan berakibat merugikan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Indonesia sebagai negara berpenduduk sekitar 270 juta jiwa yang tersebar di 514 kabupaten/kota yang ada di 17.504 pulau sangat dirugikan dengan adanya penerapan proses rekam biometrik sebagai syarat penerbitan visa umrah dan haji.

“Mereka yang ada di pedesaan atau daerah terpencil akan terkendala melaksanakan ibadah umrah, karena untuk proses itu memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang tinggi untuk mengurusnya mulai dari perjalanan pulang pergi dan antrean di kantor VFS Tasheel,” kata Joko kembali menegaskan.

Dalam kesempatan ini juga, atas nama PATUHI, Joko menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama dan Kantor Konsulat Jenderal RI di Jeddah atas upayanya bersama-sama menolak proses biometric VFS-Tasheel di Indonesia. (hai)

LEAVE A REPLY